Palembang, Sonora.ID – Adrian Agustiansyah - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan kepada Sonora (28/12/2022) mengatakan bahwa Ombudsmen dalam melakukan pengawasan terhadap layanan publik yang pertama kali dilihat adalah bagaimana lembaga layanan public memenuhi standar layanan public.
“Beberapa tahun lalu peran dari layanan public rendah dalam memenuhi standar. Masih banyak dijumpai layanan public terhadap masyarakat tidak baik. Banyak dijumpai mal administrasi seperti pungli, keterlambatan waktu pelayanan, ketidaksesuaian prosedur dan lain-lain,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa sejak tahun 2015 ombudsmen melakukan survey kepatuhan untuk melihat kepatuhan lembaga layanan public dalam rangka memenuhi standar layanan publik di lembaga masing-masing.
Beberapa tahun terakhir yang dilihat beberapa pemenuhan standar layanan public, bagaimana pemenuhan standar layanan minimal missal aspek lembaga layanan public mencantumkan produk layanan public, mencantumkan persyaratannya, mencantumkan batas waktunya dan jarus jelas biayanya.
Baca Juga: LP3KD Jemput Bola Lakukan Sosialisasi dan Pembinaan ke Daerah-Daerah
“ Tahun ini penilaian bukan itu saja ada empat aspek dan empat dimensi antara lain : menilai kompetensi petugasnya, banyak temuan petugas tidak paham tupoksinya. Dilakukan sesi wawancara apakah petugas-petugas itu kompeten dan paham apa yang mereka lakukan. Juga menilai aspek pengaduannya, bagaimana petugas-petugas menanggapi aduan yang masuk. Melakukan wawancara secara acak kepada masyarakat yang sudah menikmati layanan di OPD atau lembaga layanan public. Empat aspek sudah cukup baik, sudah komplek untuk menilai apakah sebuah layanan public cukup baik atau tidak. Tadinya khawatir dari satu aspek saja, tahun-tahun lalu dinilai Cuma standar layanan public yang dapat hijau ada 6 kabupaten kota. Tahun ini cukup baik persiapan pemerintah kabupaten/kota/propinsi . kami melakukan pendampingan yakni persiapan yang mereka lakukan dasarnya untuk membuat masyarakat senang dengan pemerintah kabupaten/ kota,” ujarnya.
Ia menambahkan kota Palembang tahun lalu mendapat nilai kuning, tahun ini berhasil menempati nilai pertama dari seluruh kabupaten/kota bahkan menempati peringkat 6 besar tingkat nasional.
Walikota Palembang diundang kejakarta untuk menerima penghargaaan. Di sumsel kabupaten lain yang baik lembaga layanan publiknya antara lain : Musirawas, Oku Timur, Muaraenim, Ogan Ilir, Lubuklinggau, Muratara, Empat Lawang, Muba dan Propinsi Sumsel.
Pengawasan BUMN juga dilakukan oleh ombudsmen, missal pertamina saat terjadi antrian BBM yang cukup panjang, saat pemberlakuan mypertamina.
Untuk lembaga swasta murni ombudsman tidak bisa masuk namun apabila menggunakan dana APBN missal mendapat dana dari BPJS ombudsmen bisa masuk mengawasi.
Baca Juga: Pengamat Politik Sumsel Beberkan Catatan Politik Sepanjang Tahun 2022