Sonora.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat telah memetakan 322 desa se-Kalbar sebagai wilayah yang berpotensi terjadi Karhutla.
Maka dari itu sejak awal tahun 2023 BPBD Provinsi Kalimantan Barat meminta kepada BPBD kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap daerah yang berpotensi karhutla.
"Pengawasan yang dimaksud yaitu pertama, kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membakar secara sembarangan, kemudian kita juga melakukan pengawasan - pengawasan ke daerah - daerah objek wisata, karena biasanya ada pengunjung yang datang merokok kemudian secara sembarangan membuang puntung rokoknya, " jelas Daniel selaku Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar.
BPBD Provinsi Kalbar sendiri melakukan patroli darat terutama di wilayah Kubu Raya dan wilayah kota untuk mengawasi daerah - daerah yang masuk dalam peta rawan karhutla.
"Kalau di perairan kita ada lakukan patroli air biasanya selain mengawasi daerah - daerah yang berada tepi sungai kita biasanya membawa peralatan dimana kita melakukan pembahasan/penyiraman ke lahan yang kering sekali dan berpotensi terjadi kebakaran , maka dari itu kita lakukan pembasahan oleh patroli darat dan sungai, " terang Daniel.
Baca Juga: Peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kemenag di Pontianak
Dia mengatakan sampai hari ini memang ada titik hotspot di daerah namun titik hotspot perlu di "Ground check" terlebih dahulu apakah disebabkan kebakaran atau hanya pantulan cahaya.
"Maka ketika kejadian seperti itu terjadi dari bmkg atau ada rapat yang kita lakukan, kita minta tim reaksi cepat untuk melakukan cek di lapangan apakah benar berpotensi kebakaran. Kalau benar dan itu berpotensi menimbulkan kebakaran, tim akan melihat apakah api bisa dipadamkan lewat darat atau udara. Biasanya kalau proses pemadaman lewat udara dilakukan jika sumber air jauh, dan daerah itu sulit dijangkau dengan kendaraan darat, " tambahnya.
BPBD selalu mensiagakan personel dan peralatan selama 24 jam agar efektif dalam menanggulangi bencana yang sulit diprediksi.
BPBD provinsi Kalimantan Barat juga telah mendorong Kabupaten/kota tetap mengaktifkan posko yang berfungsi 24 jam untuk memonitor informasi.
"Mekanismenya kalau terjadi kebakaran atau bencana apapun di kabupaten/kota, apabila kabupaten/kota masih bisa mengatasinya maka kita tIdak turun ke sana. Namun apabila pengendalian bencana ini dianggap agak sulit karena keterbatasan peralatan dan personel maka kita akan bergerak ke lokasi, " tandas Daniel.
Baca Juga: Gubernur Sutarmidji Raih Penghargaan Tuntaskan Zero Desa Sangat Tertinggal di Kalbar
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News