Palembang, Sonora.ID – Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Pemilu serentak akan digelar Rabu, 14 Februari 2024.
Bagindo Togar, Pengamat Sosial dan Politik Sumsel kepada sonora (11/01/2023) mengatakan bahwa partai-partai politik papan atas sangat serius dalam menghadapi pemilu 2024.
Mereka berusaha maksimal menjaga agar jangan sampai terdegradasi, apalagi sekarang ada upaya menunggu keputusan MK apakah menggunakan system proporsional terbuka atau tertutup.
“ Saya pikir akan tetap kembali ke system proporsional terbuka karena system ini memberikan peluang kepada calon dari setiap parpol. PDIP yang sudah matang secara kelembagaan, mereka PD bila dibuat secara tertutup. Ini pembelajaran untuk parpol lebih serius mengurus partai mereka apalagi partai baru. Partai-partai papan tengah terlihat serius namun tidak all out, sementara partai-partai kecil kesulitan SDM, logistic sehingga mereka tidak all out seperti partai papan atas,” ujarnya.
Baca Juga: KPU Undi Nomor Urut Partai untuk Pemilu 2024, Usul PDIP Disambut Baik
Ia mengatakan beberapa calon legislative yang duduk di parlemen sudah peduli dengan posisi mereka.
Mereka sudah bekerja sejak setahun lalu, mereka khawatir bila mereka tidak terpilih lagi.
Namun demikian calon-calon baru tidak bisa diremehkan karena kompetisi semakin berat, mencari dukungan tidak mudah, logistic juga terbatas.
Ia menambahkan kualitas intelektual tidak ada perbedaan besar. Banyak yang masih tamat SMA terutama di kabupaten kota.
Ini tugas KPU untuk menghimbau parpol agar mendorong calon-calonnya yang maju mengedepankan calon yang bersertifikasi intelektual minimal s1 atau s2.
Ia mengatakan modal politik akan lebih besar lagi karena kompetisi lebih sengit lagi.
Baca Juga: KPU : Putusan Bawaslu, Peluang Parpol Melengkapi Persyaratan Administrasi
Partai lebih banyak, caleg juga lebih banyak lagi, tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat lebih tinggi.
Masyarakat harus menghindari money politik. Bagaimana upaya bersama baik parpol, penyelenggara, penegak hukum sepakat bagaimana terhindar dari money politik.
Perlu ada perangkat yang mengawasi agar tidak terjadi money politik. Money politik bahaya untuk pertumbuhan kualitas demokrasi suatu negara.
Bila terus dibiarkan, demokrasi akan tergadai. Tidak ada nilai-nilai moral, semua bisa jadi pejabat asal ada uang.
Pendidikan politik dan seleksi kader parpol harus berjalan agar mendapatkan kader yang benar-benar berkualitas.
Baca Juga: KPU Undi Nomor Urut Partai untuk Pemilu 2024, Usul PDIP Disambut Baik