Pontianak, Sonora.ID - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, DR Syarif, M.Ag mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan menjelang Pemilu tahun 2024 yang saat ini mulai terasa.
DR Syarif, M.Ag yang juga merupakan Rektor IAIN Pontianak ini bahkan secara tegas mengajak semua pihak untuk menolak Politisasi Agama dalam Pesta Demokrasi yang sebentar lagi dilaksanakan, hal ini sampaikan disela-selakegiatan Deklarasi Tangkal
Radikalisme Anti Politik Identitas di Aula Iain Pontianak pada Hari Jumat, (13/01/2023).
“Secara tegas kita Menolak Politik Identitas apa lagi Politisasi Agama, Menolak berarti tegas dan paham apa yang kita lakukan bukan sekedar anti tetapi sebagai kaum Intelektual harus Menolak karena itu hal ini harus kita gaungkan bersama-sama,” ucap Ketua PWNU Kalbar Ini tegas.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, DR Syarif, M.Ag berharap politisi-politisi untuk tidak menggunakan termonologi agama yang terkadang kemudian melakukan hujat menghujat sehingga bisa memicu perpecahan antar anak bangsa.
Baca Juga: BI Kalbar Serahkan Bantuan PSBI Rumah Produksi Tenun dan ATBM
“Kita berharap tidak ada lagi penggunaan termonologi-termonologi Agama sehinga bisa memicu perpecahan baik antar agama maupun intern agama itu sendiri dan ini sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, H Ria Norsan, Ia mengatakan sangat mengapresiasi yang dilakukan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat yang menginisiasi gerakan penolakan Politisasi Identitas dan Politisasi Agama di tahun poltik ini.
“Ini suatu hal yang pertama dilakukan oleh saudara-saudara di PWNU Kalbar, saya sendiri sangat mendukung hal tersebut karena ini sangat penting kita lakukan bersama-sama, kita harus memahami bahayanya penggunaan isu-isu identitas bahkan hingga ke politisasi agama,” ucapnya.
H Ria Norsan yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalimantan Barat ini juga menegaskan bahwa larangan penggunaan tempat-tempat ibadah untuk dijadikan tempat berpolitik sudah jelas dan akan dipertegas kembali pada saat kunjungan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ke Kalimantan Barat kedepannya.