Sonora.ID - Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif pada 14 Februari 2024. Menjelang pesta demokrasi, perbedaan pilihan menjadi hal yang akan terjadi dan menjadi potensi memanaskan kondisi politik dalam negeri.
Untuk itu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap agar tidak ada perdebatan yang mengarah pada terbelahnya bangsa.
“Kita berharap pemilu ini tidak merusak keutuhan bangsa ini, tidak membangun keterbelahan, perdebatan-perdebatan itu,” harap Wapres saat Pembukaan Ijtima’ Ulama Nusantara yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/01/2023).
Wapres berpesan agar perdebatan perbedaan pilihan politik dilakukan dengan cara yang lebih baik untuk mendiskusikan apa yang terbaik untuk negara, tanpa mengakibatkan permusuhan.
“Dengan cara yang terbaik itu, andai saja ada permusuhan, permusuhan akan hilang,”
Pada acara yang bertajuk “Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia” tersebut, Wapres menekankan bahwa Ulama memiliki berbagai peran, salah satunya menjaga umat dan menjaga negara.
Baca Juga: Wapres Minta Pilot Project MPP Digital Siap Bulan Depan
“Menjaga tanah air itu kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Itulah yang dulu ditujukan oleh para ulama pada santrinya untuk menjaga dan membela negara,”
"Nah sekarang ini yang kita jaga itu bagaimana menyukseskan pembangunan nasional kita,” pungkasnya
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB periode 2019-2024 Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menggarisbawahi fenomena money politik yang dapat merusak demokrasi dan hasil dari pemilu akan tercederai. Ia berharap para Kiai dapat merumuskan fatwa terhadap hukum transaksi uang dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu.
“Harapan kami doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam Ijtima’ Ulama ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu, penegasan terutama kepada para mubaligh secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jamaah, kepada seluruh umat, masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada,” pintanya.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan ASN Harus Netral Meski Jadi Panitia Pemilu Di Daerah 3T