Medan, Sonora.ID - Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara melaksanakan Workshop Penyusunan Program Kerja TPAKD Tahun 2023 yang dihadiri oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 33 Kab/Kota di Sumatera Utara.
Kegiatan workshop diadakan dalam rangka pembahasan usulan Program Kerja tahun 2023 yang nantinya akan disahkan oleh masing-masing kepala daerah, serta diimplementasikan oleh masing-masing anggota.
Hadir membuka kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara,
Ir. Arief Sudarto Trinugroho MT.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujar Arief.
Untuk itu, Arief mengimbau seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat harus teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
Turut hadir memberikan sambutan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Untung Santoso, sekaligus mewakili Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori, selaku anggota Pengarah TPAKD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutannya disampaikan agar seluruh anggota TPAKD memberikan dukungan strategis berupa kontribusi dan peran aktif agar akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau seluas-luasnya oleh masyarakat, selaras dengan Program Kerja TPAKD.
“Melalui moto 3K (Komitmen, Kolaborasi dan Keberlanjutan), kami berharap kinerja TPAKD di Sumatera Utara dapat berjalan semakin baik sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional”, ujar Untung.
Sesuai dengan Roadmap TPAKD 2021-2025, terdapat penetapan program tematik untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tema yang diusung adalah “Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Syariah”, dengan fokus kepada pengembangan ekosistem desa inklusi atau desa wisata.
Baca Juga: Tim TPAKD di Jawa Barat Kini Sudah Lengkap