Sukoharjo, Sonora.ID - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bertekad untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya pada tahun 2024 mendatang.
Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar setiap pemerintah daerah (Pemda) menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen untuk tahun 2024.
Diketahui pada tahun 2022 silam, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka 2 persen dan sejumlah 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Adapun Kabupaten Sukoharjo hanya mencatatkan 0,36 persen kemiskinan ekstrem yang pernah terjadi. Jumlah catatan tersebut merupakan angka kemiskinan terendah kedua yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
Sepanjang tahun 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kinerja yang positif dan lebih baik dari tahun biasanya.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani sangat percaya diri dan optimis jika pihaknya dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di wilayahnya.
Etik Suryani bisa memastikan dengan melihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka sebesar 77,94. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi se- Provinsi Jawa Tengah tingkat kabupaten.
Saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Sukoharjo Tahun 2024, Etik Suryani menyatakan untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 tercatat sebesar 2,67 persen yang mana nilai tersebut merupakan nilai terendah ketiga se- Jawa Tengah.
Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD itu digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Auditorium Gedung Menara Wijaya.
Dalam forum tersebut, Etik tidak hanya membahas tentang tingkat kemiskinan. Dia juga menyoroti akan aspek sosial terkait kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang menurutnya ,menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.
Kepala Bapperida Sukoharjo, Rudiyanto juga sempat memberi keterangan bahwa Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Sukoharjo 2024 tersebut mengusung tema ‘Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah’.
Forum Konsultasi Publik yang digelar tersebut merupakan bagian dari tahapan dan proses dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan tahunan Sukoharjo untuk tahun 2024 mendatang.
Rudiyanto mempunyai harapan jika nanti ada sinergitas antara kebijakan pembangunan daerah regional maupun nasional.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News