Sonora.ID - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menggelar kampanye Jalan Hijau dengan fokus mengajak masyarakat kembali menggunakan transportasi publik.
Hal ini dilakukan imbas naiknya indeks kemacetan di Jabodetabek setelah berakhirnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per 31 Desember 2022 lalu.
Diketahui selama pandemi, banyak masyarakat yang sebelumnya sudah menggunakan transportasi publik beralih menggunakan kendaraan bermotor pribadi dengan alasan agar terhindar dari Covid-19.
Kepala BPTJ Umar Aris mengungkapkan, dampak dan kerugian akibat kemacetan sangat serius karena berpotensi menurunkan kualitas hidup dan produktivitas warga.
Selain menyebabkan persoalan lingkungan yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan berbagai macam penyakit pernafasan, kemacetan juga berdampak besar terhadap ekonomi.
Baca Juga: Macet Kembali Melanda, BPTJ Intensifkan Kampanye Jalan Hijau
Dalam laporan studi Bank Dunia pada 2019 mencatat dampak kemacetan di enam kota metropolitan termasuk Jabodetabek (lima kota lainnya yaitu Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar) mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp71,4 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu yang hilang di kota metropolitan.
“Kampanye Jalan Hijau menjadi relevan guna mendorong masyarakat Jabodetabek untuk berpindah menggunakan angkutan umum massal sekaligus pemanfaatan non motorized transportation atau NMT baik dalam bentuk berjalan kaki maupun bersepeda. Semakin tinggi masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi bermotor serta berpindah menggunakan angkutan umum massal dan pemanfaatan berjalankaki serta bersepeda, secara langsung akan berpengaruh pada kondisi ramah lingkungan di wilayah ini,” ujar Umar Aris dalam sambutan tertulisnyapada talkshow hybrid “Capek Kan Bawa Kendaraan Sendiri!!! Kuy... Mending Naik Transportasi Umum Aja” yang diselenggarakan oleh BTPJ di Jakarta (15/2).
Menurut Umar Aris, permasalahan kemacetan kronis di wilayah Jabodetabek adalah salah satu yang melatarbelakangi Kampanye Jalan Hijau yang sudah diselenggarakan sejak 2019.
Saat ini, Jabodetabek dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta telah menjelma menjadi wilayah teraglomerasi yang memiliki ketergantungan antar wilayah yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan tingginya pergerakan yang terjadi di wilayah ini.