Find Us On Social Media :
Siaran Pers Bersama Bank Indonesia, DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi dan BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan terkait Penurunan Prevalensi Stunting (Humas DPRD Kalimantan Selatan)

Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Tingginya Prevalensi Stunting di Kalsel

Eva Rizkiyana - Jumat, 10 Maret 2023 | 13:41 WIB

Banjarmasin, Sonora.ID – Percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan di Kalimantan Selatan terus digaungkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Mengingat penanganannya perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, legislatif, hingga kalangan perbankan.

Dalam siaran pers bersama antara Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Selatan, Jumat (10/03) pagi, sejumlah upaya untuk percepatan penurunan angka stunting mengemuka.

Salah satunya lewat dukungan dari sektor perekonomian yang digagas oleh pihak perbankan.

Isu stunting diakui memang menjadi perhatian besar pemerintah karena prevalensinya yang masih cenderung tinggi, yakni mencapai 24,6% di tahun 2022. Sedangkan untuk rata-rata nasional justru di bawah angka tersebut, yakni sebesar 24,4%.

Baca Juga: Prevalensi Tinggi, DPRD Bartim Study Banding Penanganan Stunting ke BKKBN Kalsel

Meskipun berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni dari 30,0% di tahun 2021 berhasil turun ke angka 24,6%, tapi masih harus ditekan seminimal mungkin.

Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam percepatan penanganan masalah tersebut. Apalagi dari Pemerintah Pusat juga sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2011 terkait hal itu.

Langkah konkret yang dilakukan legislatif di tingkat provinsi adalah lewat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penanganan Stunting. Bahkan raperda itu diklaim menjadi yang pertama di Indonesia.

“Sebelumnya kami juga sudah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN di Jakarta, diterima langsung oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, dalam rangka penyusunan raperda tersebut,” jelasnya di sela-sela kegiatan siaran pers bersama.