Bandung, Sonora.ID - Sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas laju inflasi, serta mendukung percepatan digitalisasi ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat (Jabar) menggelar High Level Meeting (HLM) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (16/3/2023).
HLM dihadiri oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea, Forkopimda Jabar hingga Bupati/Walikota se-Jawa Barat.
"Kegiatan ini adalah langkah strategis guna merespon potensi peningkatan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriyah," ucap Erwin saat konferensi pers.
Menurutnya, Bank Indonesia (BI) Jabar bersama TPID dan TP2DD se-Jawa Barat berkomitmen untuk konsisten mendukung seluruh program pengendalian inflasi, seperti fasilitasi biaya angkut komoditas pangan dan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar (OP) yang telah dan akan dilakukan lebih luas lagi di beberapa Kab/Kota di Jawa Barat.
Selain itu, lanjut Erwin, BI Jabar juga akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana prasarana digitalisasi pertanian, implementasi teknologi pertanian IP400 hingga program urban farming.
Baca Juga: Sinergi Bank Indonesia dan Dekranasda Meningkatkan UMKM Fashion & Go Ekspor
"Berbagai langkah penguatan pasokan itu juga didukung dengan komunikasi kebijakan untuk menjaga demand masyarakat tetap terkendali, disertai dengan upaya membentuk perilaku berdagang bijak di kalangan pedagang," ungkap Erwin.
Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Jabar saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat baik, seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Nasional, realisasi investasi yang tertinggi se-Nasional dengan tingkat kemiskinan yang menurun.
"Kita tetap harus siap menghadapi inflasi menjelang HBKN Ramadan, Jabar tetap harus waspada. Untuk itu, terdapat tiga langkah antisipatif. Pertama, penguatan digitalisasi data neraca pangan sebagai katalis pengendalian inflasi daerah," ucap Ridwan Kamil.
"Kedua, optimalisasi lahan tidur guna menjadi lahan produktif yang dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkutan bahan pangan guna menekan harga pangan semakin terjangkau," jelasnya.