Sonora.ID - Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar. Kali ini, sebanyak 8000 peserta dari ASN Kemendikbudristek hadir di Bogor pada Senin-Kamis, 27-30 Maret 2023.
Kegiatan ini digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN Kemendikbudristek dalam menunjang tugas dan fungsinya di bidang teknologi digital.
Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00.
Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim yang menyampaikan bahwa kegiatan Literasi Digital bagi ASN menjadi
kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan para ASN
Kemendikbudristek.
“Melalui penyelenggaraan Literasi Digital yang dilaksanakan secara masif dan dipadukan dengan program Merdeka Belajar akan meningkatkan kompetensi atau kemampuan ASN Kemendikbudristek,” tuturnya.
Nadiem melanjutkan bahwa, ASN yang mengikuti kegiatan ini akan dihadapkan pada empat
dimensi Literasi Digital sebagai penunjang kompetensi.
“Saya optimis hasil dari pelatihan ini akan meningkatkan pelayanan publik,” jelas Nadiem.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti yang menyampaikan bahwa tanggung jawab ASN kini semakin besar karena pelayanan yang dihadirkan bagi masyarakat semakin beragam.
“ASN saat ini dituntut bekerja lebih baik dalam berbagai pelayanan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menguasai literasi digital dengan baik,” ungkapnya.
Suharti menjelaskan bahwa ada beberapa aspek dasar yang akan berguna bagi ASN jika telahmenguasai literasi digital.
“Melalui literasi digital, kita menjadi mampu berpikir kritis untuk menyaring informasi, kemudian kita jadi mengerti penggunaan internet yang aman, lalu memahami dan menghindari plagiarisme digital, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga identitas kita atau data-data rahasia di ruang digital. Harapannya ASN Kemendikbudristek bisa mahir di dunia digital dan bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Sambutan dilanjutkan oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Boni Pudjianto
yang menyampaikan bahwa ASN harus memahami konsekuensi dari penggunaan perangkat
digital agar tetap aman dan nyaman di dalam ruang digital.
“Inovasi teknologi digital adalah hal yang kini terus berlanjut dan membawa dampak pada pekerjaan termasuk dalam sektor literasi digital. Oleh karena itu, ASN perlu cakap dalam menggunakan ruang digital, namun juga harus berhati-hati saat menggunakannya,” jelasnya.
Boni juga mengingatkan para ASN mengenai netralitas dalam memasuki tahun politik di Indonesia.
“Aparatur pemerintah diharapkan dapat mengedepankan sikap netralitas, di mana tidak menunjukkan partisipasinya dalam kampanye politik. Perlu diingat bahwa ASN berada di
bawah pengawasan negara, di mana jika ASN melanggar peraturan negara tentu akan dihadapkan pada konsekuensi yang berlaku sesuai hukum. Oleh karena itu, diharapkan bapak dan ibu dapat menunjukkan sikap netral dan fokus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutur Boni sekaligus membuka sesi diskusi Batch I.
Hari pertama kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Pegawai ASN Kemendikbudristek terdiri dua batch yang diisi oleh beberapa narasumber nasional yang
kredibel. Topik-topik yang diangkat dalam setiap batch mencakup empat pilar literasi digital, yaitu Budaya Digital, Etika Digital, Kecakapan Digital, dan Keamanan Digital.
Sesi Materi Batch I
Penyampaian materi pertama pada batch I mengenai Kecakapan Digital dibawakan oleh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Sofian Lusa.
Menurut Sofian, Kecakapan Digital didasarkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk menguasai penggunaan akses-akses digital.
"Di era digital ini sebenarnya sudah banyak hal yang bisa dilakukan denganbmudah, salah satunya dengan menggunakan smartphone. Namun sayangnya masih banyak dari kita yang belum bisa menggunakan teknologi ini secara maksimal. Survei mengatakan bahwa trend teknologi bergerak lebih cepat daripada kecakapan digital itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh tertinggal dan harus adaptif," ujarnya.
Kemudian, Sofian menekankan bahwa kecakapan digital merupakan kemampuan yang harus
dipraktikkan agar semakin fasih. Menurutnya, kecakapan digital ini sebenarnya sudah masuk dalam agenda yang ingin dicapai dalam Indonesia Emas 2045.
"Saat momentum ini terjadi, harapannya ASN kita memiliki daya saing dalam kancah internasional. Namun, sebelum sampai ke tahap tersebut kita harus berpedoman pada beberapa objektivitas keberhasilan memahami kecakapan digital yakni memiliki pemahaman, mengenali bentuk persoalan yang dihadapi dalam menggunakan perangkat teknologi, serta mampu menjaga etika dalam menggunakannya. Ketika ASN sudah masuk dalam kategori keberhasilan ini, maka ASN sudah dipastikan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutur Sofian.
Materi berikutnya mengenai Keamanan Digital disampaikan oleh Staf Pengajar serta Kepala
Lab E-Government & E-Business Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Dana Indra
Sensuse. Dalam paparannya, Dana menyampaikan bahwa Keamanan dan Keselamatan Digital sebenarnya sangat terkait dengan netralitas ASN.
"Berbicara tentang keamanan digital ada dua hal yang sangat penting yakni bagaimana dampak dari digitalisasi dan manajemen risiko terhadap dampak yang ditimbulkan karena ruang digital seperti pisau bermata dua. Kita semua tahu kalau sudah banyak kemudahan dalam mendapat informasi, salah satunya ada Chat GPT
yang sangat mempermudah hidup kita. Namun dibalik kemudahan-kemudahan tersebut tentu ada risiko-risiko yang mengintai kita, seperti bahaya hoaks, penipuan, dan kejahatan digital lainnya," ucapnya.
"Terdapat tiga upaya preventif yang bisa kita lakukan yakni kita harus patuh pada peraturan yang berkaitan dengan keamanan digital, patuh terhadap penugasan kita sebagai
ASN, dan yang terakhir adalah peran pemerintah untuk membuat pengamanan sistem baik untuk aplikasi penunjang kerja di pemerintah ataupun yang ditujukkan untuk aktivitasmasyarakat," jelasnya.
Materi selanjutnya yakni Etika Digital dilanjutkan oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran
Kemendikbudristek, Ibrahim Sidik. Dalam paparannya, Ibrahim menyebutkan bahwa, dunia nyata tidaklah berbeda dengan ruang digital, begitu juga dengan penerapan etika komunikasi.
“Dalam berkomunikasi di ruang digital atau di dunia nyata tetap sama, karena kita berhadapan dengan lawan bicara yang mana juga seorang insan. Oleh karena itu, segala bentuk komunikasi juga harus disampaikan dengan beretika. Melalui komunikasi yang beretika, akan terbentuk informasi-informasi kredibel yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan,” tutur Ibrahim.
Ibrahim turut menjelaskan bahwa saat ini masyarakat disulitkan dengan ketidakjelasan antara opini, analisis, dan fakta.
“Hal ini menyebabkan masyarakat bisa terpolarisasi dengan isu-isu
yang sensitif dan akhirnya menciptakan ketegangan. Oleh karena itu, ASN memiliki andil untuk
turut menyebarkan etika berkomunikasi, bukan hanya dengan berbicara namun juga dengan
memproduksi ataupun mendistribusikan informasi,” tambahnya.
Materi terakhir batch I mengenai Budaya Digital disampaikan oleh Pengembang Teknologi
Pembelajaran Kemendikbudristek, Rusdi Kurniawan. Menurutnya, budaya digital sebenarnya telah terjadi pada masyarakat Indonesia dalam satu dekade terakhir.
“Kehidupan kita yang setiap hari bergantung pada smartphone, internet, laptop, dan lain sebagainya sebenarnya mencerminkan budaya digital. Tanpa disadari, bapak-ibu telah menjadi bagian dari budaya
digital yang ada. Namun, tugas kita di sini adalah membuat budaya ini berjalan dengan baik sesuai norma masyarakat kita dan tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif di dunia maya,”
jelasnya.
“Jika kita ingin membentuk budaya digital yang bagus pada masyarakat Indonesia, nah kita mulai dulu dengan peningkatan kualitas SDM kita. SDM kita yang mana dalam kegiatan ini adalah ASN tentu perlu membangun budaya digital yang baik, yang mana caranya adalah memanfaatkan ruang digital sesuai norma bangsa Indonesia. Setelah sudah bisa membangun ruang digital yang baik, ASN juga harus konsisten untuk terus mengedepankan budaya digital
yang baik, dimana hal ini bisa ditunjukkan saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Rusdi.
Sesi Materi Batch II
Kegiatan sesi materi pada batch II mengenai Kecakapan Digital kembali dipaparkan oleh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Sofian Lusa. Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa, ASN kini dapat memaksimalkan kemampuannya dengan berbagai cara.
“Saat ini ada berbagai cara kreatif untuk mengasah kecakapan digital dari teman-teman ASN, salah satunya dengan menjadi konten kreator. Jika berminat, maka teman-teman bisa lebih mengeksplorasi ruang digital. Selain itu, ini juga menjadi praktik yang akan terus-terusan dilakukan sehingga teman-teman menjadi fasih baik dalam menggunakan tools digitalnya dan juga mengasah ide kreatif, sehingga kecakapan digital teman-teman akan semakin meningkat,”
ujarnya.
Sofian juga menekankan bahwa eksplorasi ASN menjadi content creator tidaklah melanggar
hukum apabila dilakukan di luar kegiatannya sebagai pelayan publik.
“Teman-teman tidak perlu khawatir untuk menjadi content creator seperti Youtuber, malah kami mendukung kalian dalam menjadi content creator untuk membagikan informasi seputar layanan pemerintah kepada publik,” tegas Sofian
Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Kemenkes RI, Yan Bani Luza membawakan materi tentang Keamanan Digital mengenai Antisipasi Keamanan dan
Keselamatan Digital pada sesi berikutnya. Bani mengatakan bahwa digitalisasi memiliki berbagai manfaat yang dapat menciptakan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
“Manfaat digitalisasi yang pertama yaitu efisiensi, yang dapat memudahkan akses serta pengolahan informasi sehingga proses bisnis lebih cepat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, digitalisasi ini membuat informasi dan layanan juga menjadi lebih mudah diakses terutama bagi masyarakat yang terhalang keterbatasan mobilitas dan memerlukan layanan tanpa tatap muka,” tuturnya.
Bani juga menekankan bahwa perubahan pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
menyebabkan adanya efisiensi dalam perlindungan data.
“SPBE memungkin pemerintah membuat super apps agar semua pelayanan menjadi terarah dan lebih fleksibel untuk dipantau oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah akan lebih mudah melakukan kontrol agar serangan siber juga semakin berkurang,” tegasnya.
Materi berikutnya mengenai Etika Digital dilanjutkan oleh Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri, Wawan Hermawan. Ia mengatakan bahwa di dua dunia ini (fisik dan maya) kita harus memperhatikan etika komunikasi dalam membuat konten media sosial.
“Etika dalam komunikasi dapat mengajak aparatur sipil negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan bertanggung jawab, sehingga bisa
mencegah dampak negatif terhadap psikologi pengguna,” jelasnya.
Wawan selanjutnya menegaskan bahwa terdapat beberapa pengguna internet yang lebih mengutamakan pencitraan demi kepopuleran yang instan, merasa dirinya dipenuhi oleh obsesi untuk viral tapi tak bermoral.
“Mari kita tinggalkan likes, thumbs up, dan lain sebagainya, yang mana hal ini mengarahkan kita untuk mendapat perhatian tanpa memikirkan mengenai pantas atau tidak suatu hal diangkat ke media sosial. Perlu dicermati, kita tidak perlu mendapatkan perhatian atau viral tapi mengesampingkan nilai moral dan norma,” tegas Wawan.
Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Bina Nusantara (BINUS), Cornelia Istiani memaparkan mengenai materi Budaya Digital dalam sesi materi terakhir pada batch II. Menurut Cornelia, budaya digital saat ini turut dipengaruhi oleh industri 5.0.
“Industri 5.0 juga memunculkan society 5.0, dimana setiap orang bergantung dengan teknologi serta ruang digital. Aplikasi-aplikasi yang ada di ruang digital inilah yang disebut sebagai produk budaya, namun tidak sedikit dari produk budaya tersebut yang memiliki dampak negatif sehingga kita terdegradasi,” tuturnya.
Cornelia mengatakan bahwa, masyarakat seharusnya membangun dunia digital dengan budaya
digital yang baik di masa depan.
“Dan terakhir di dunia digital, jika kita bangun dunia digital yang baik maka kita akan menjadi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat menyelesaikan masalah. Caranya dengan membawa kondisi tertentu (budaya) di masa depan yang nantinya dapat menciptakan semacam keuntungan pribadi,” tegas Cornelia.
Literasi digital sektor pemerintahan kepada pegawai ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini merupakan salah satu upaya literasi digital untuk sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo). Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.