Banjarmasin, Sonora.ID - Minimnya besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak sesuai beban kerja, transformasi struktur ekonomi, dampak tambang dan penanggulangan banjir serta peningkatan kualitas SDM, menjadi sejumlah rekomendasi DPRD Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Provinsi.
Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Hasil Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, Rabu (10/05) pagi.
Dalam gelaran rapat tersebut, keempat pansus yang sudah dibentuk selama beberapa pekan terakhir, menyampaikan rekomendasi mereka dari hasil evaluasi yang dilakukan. Mulai dari masalah hukum dan pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan infrastruktur hingga pendidikan dan kesehatan.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, menuturkan bahwa pihaknya percaya kokohnya kolaborasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik di provinsi ini.
Baca Juga: Kurang 30 Menit! Dokumen Kependudukan Kelar dengan 'Parak Acil Online'
“Harapan kami, rekomendasi yang disampaikan itu dapat dijalankan, terutama untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya saat ditemui usai gelaran rapat paripurna di Banjarmasin.
Ia juga menambahkan, selama ini sinergitas yang terjalin sudah sangat baik, sehingga tinggal ditingkatkan agar lebih maksimal lagi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengapresiasi masukan dari DPRD Provinsi terkait dengan LKPj yang disampaikannya beberapa waktu lalu.
Rekomendasi itu menurutnya menjadi masukan yang membangun untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.
“Rekomendasi dari DPRD adalah bentuk saran dan masukan yang sangat berarti bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar bekerja lebih baik sesuai dengan program yang telah direncanakan,” pungkasnya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News