Palembang, Sonora.ID - Pendapatan dan belanja negara di Sumatera Selatan per 30 April 2023 tumbuh masing-masing 12,91% dan 1,22% dari tahun lalu.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam Forum ALCo (Asset and Liability Committee) Sumatera Selatan dalam rapat pleno pada hari Senin (22/5/2023) di Ruang Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang .
Forum ALCo Sumatera Selatan, yang beranggota unit kerja pada Kanwil DJPb, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Kekayaan Negara, dan Balai Diklat di Sumatera Selatan tersebut, mencatat pendapatan negara terealisasi Rp5,77 triliun.
Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,83 triliun (tumbuh 14.7%), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp104,1 miliar (tumbuh negatif 34,26%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp831 miliar (tumbuh 12,79%).
Per periode sampai dengan April, realisasi PNBP di Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2020 realisasi PNBP sebesar Rp511 miliar, lalu pada tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp652,5 miliar.
Penerimaan ini naik lagi pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp736,8 miliar, hingga menjadi sebesar Rp831 miliar pada tahun 2023.
Penerimaan PNBP pada tahun ini mencapai 42,69% dari target PNBP tahunan. Realisasi penerimaannya berasal dari PNBP BLU sebesar Rp479,1 miliar (31,99% dari target) dan PNBP Lainnya sebesar Rp351,9 miliar (74,33% dari target).
Pertumbuhan Pendapatan BLU disumbang Pendapatan Layanan Kesehatan sebesar Rp228,58 miliar (32,48% dari target), Pendapatan Layanan Pendidikan sebesar Rp230,17 miliar (32,71% dari target), dan pendapatan lainnya sebesar Rp102,16 miliar (34,81% dari target).
Baca Juga: Sosialisasi Pembatasan Jam Operasional Truk Besar Angkutan Barang Masuk Kota Palembang
Sedangkan pertumbuhan penerimaan PNBP Lainnya terutama disumbang Pendapatan atas Penerimaan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) tahun anggaran yang lalu yang merupakan potongan penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik atas sisa saldo tahun anggaran yang lalu pada Pemda sebesar Rp66,93 miliar, Pendapatan Jasa Kepelabuhan sebesar Rp55,66 miliar, dan Pendapatan Paspor sebesar Rp58,72 miliar.
Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara dari kementerian/lembaga terealisasi sebesar Rp3,67 triliun.
Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh realisasi kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumatera Selatan serta realisasi penyaluran Bantuan Sosial berupa Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa Bidikmisi.
SIARAN PERS No. KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Belanja Kementerian/Lembaga terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp1,66 triliun, belanja barang sebesar Rp1,42 triliun, belanja modal sebesar Rp560 miliar, dan belanja sosial sebesar Rp 11,62 miliar.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp1,66 triliun (tumbuh negatif 0,67%).
Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja ASN, TNI, dan Polri, serta uang makan, dan uang lembur. Kontraksi belanja pegawai dikontribusi oleh kebijakan pembayaran gaji secara terpusat untuk satuan kerja Kemenkeu dan PUPR, serta adanya perpindahan pegawai pada satker Kementerian Pendidikan Nasional.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp1,42 triliun (tumbuh 21,28%). Belanja barang ini dipergunakan untuk operasional layanan kesehatan, layanan pendidikan tinggi, persiapan pemilu dan pilkada 2024, subsidi tarif kereta api perintis dan operasional perkantoran lainnya.
Pertumbuhan dikontribusi oleh realisasi kegiatan persiapan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada 2024 dan realisasi subsidi tarif kereta api perintis.
Belanja modal terealisasi sebesar Rp560 miliar (tumbuh negatif 10,63%). Realisasi belanja modal didominasi oleh satker Kementerian PUPR.
Pemanfaatan belanja modal terbesar digunakan untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, Preservasi Jalan dan Jembatan Nasional, dan pembangunan jaringan irigasi.
Kontraksi belanja modal disebabkan pembayaran kontrak II pembangunan Bendungan Tiga Dihaji tidak sesuai jadwal pembayaran.
Belanja sosial terealisasi sebesar 11,62 miliar. Belanja Bantuan Sosial, dipergunakan untuk kegiatan ATENSI dari Kemensos dan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan Bidik Misi pada satker K/L Kemenag.
Bentuk belanja ini berupa realisasi penyaluran beasiswa KIP dan Bidikmisi semester genap 2022/2023 di UIN Raden Fatah Palembang.
Kinerja APBN wilayah Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang positif dengan persentase realisasi pendapatan dan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
APBN di Regional Sumatera Selatan masih tetap solid untuk menjaga momentum dan pemulihan ekonomi.
Namun demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian, termasuk terhadap tekanan global, di sepanjang tahun 2023.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.