Sonora.ID - Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum MPR, lengkap dengan tugas dan wewenangnya.
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, MPR memiliki peran yang sangat penting dan berwenang dalam mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan kebijakan negara.
Sebagai wadah representasi rakyat, MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota yang berasal dari unsur-unsur lainnya.
MPR memiliki tugas utama dalam menetapkan undang-undang dasar, menetapkan program pembangunan nasional, serta mengawasi pelaksanaan demokrasi dan menjaga stabilitas politik.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, MPR bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, serta menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam menjalankan wewenangnya, MPR memiliki kekuatan untuk mengubah konstitusi, mengesahkan amendemen, dan menetapkan presiden dan wakil presiden.
Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang dasar hukum, tugas, dan wewenang MPR.
Baca Juga: Begini Hubungan Antara DPR, MK, Presiden dan MPR di Indonesia
Dengan memahami peran dan fungsi MPR, kita dapat lebih memahami pentingnya lembaga ini dalam menjaga kestabilan politik dan memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan negara.