"Pertemuan dengan Komisi I DPR RI, menjadi motivasi bagi Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi. Mulai dari menginformasikan pentingnya Pemilu, hak - hak terhadap masyarakat dalam Pemilu dan bagaimana juga melaksanakan Pemilu yang sehat," jelas orang nomor satu di Pemko Medan.
Dikatakan menantu Presiden Joko Widodo ini, Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih menentukan hak pilihnya dan menyatakan pendapatnya melalui suara dan partisipasi aktif bagaimana memilih pemimpin ke depannya.
“Untuk itu Pemko Medan menjunjung tinggi hak masyarakat dalam partisipasi politik, karena Pemilu 2024 secara langsung menjadi perwujudan yang demokrasi serta pengakuan kedaulatan rakyat dalam hak politiknya guna memilih siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang hadir bersama Sturman Panjaitan, Ahmad Rizki Sadiq dan Darizal Basir menjelaskan, kunker yang mereka lakukan ini guna mendorong, mengingatkan serta melihat apa yang telah dilakukan Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024.
"Lantaran waktu menuju Pemilu 2024 semakin dekat, kita mendorong Pemko Medan untuk dapat bekerjasama dengan KPID membuat literasi bagi masyarakat agar dapat mendorong tingkat partisipasi aktif masyarakat sehingga membuat Pemilu berjalan menarik dan menjadi pesta demokrasi yang meriah," jelas Meutya.
Meutya meminta KPID agar mengawal lembaga penyiaran untuk bersikap tidak memihak, adil dan proporsional terhadap konten siaran terkait Pemilu 2024.
Dalam pertemuan itu juga, Kadis Kominfo Kota Medan Arrahman Pane memberi paparan bahwa di tahun 2019 jumlah pemilih di Kota Medan sebanyak 1.614.673 orang dengan perincian laki- laki 791.316 orang dan perempuan 823.357 orang. Sedangkan jumlah TPS, jelasnya, sebanyak 6.392.
"Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 sebesar 46 persen dari jumlah pemilih, sedangkan di tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 25 persen,” terang Arrahman.
Dalam mengawal informasi pemilu yang terpusat dan terintegrasi, Pemko Medan telah melaksanakan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan pemilu melalui media massa, media sosial, spanduk, baliho, siaran keliling dan Videotron.
Tidak itu saja, Pemko Medan juga telah menyebarluaskan informasi yang benar tentang pemilu guna mengantisipasi berita hoax melalui media massa, media sosial, spanduk, baliho, siaran keliling dan Videotron.
”Kita juga massifkan penyebaran informasi tentang pemilu melalui medsos perangkat daerah, kecamatan sampai dengan tingkat lingkungan. Apalagi saat ini kepling di lingkungan Pemko Medan sudah 95 persen memiliki medsos sehingga penyebaran informasi lebih maksimal lagi,” tuturnya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.