Palembang, Sonora.ID - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik UNSRI, Husni Thamrin kepada sonora (29/05/2023) mengatakan bahwa isu tersebut arusnya cukup besar namun MK belum sampai pada putusan, masih ada tahap-tahap berikutnya.
“ yang menarik Denny lebih ke mematangkan situasi, public, netizen lebih memilih ke system proporsional terbuka, hanya ada kecurigaan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada system proporsional tertutup. Tapi semua kembali ke konstitusi saja,” ujarnya.
Terkait pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan Denny Indrayana harus dilaporkan ke kepolisi menurutnya hal itu berlebihan.
Baca Juga: Dugaan Bocornya Putusan MK Soal Pemilu, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro Angkat Suara
“ berita dissenting opinion tidak benar, pengambilan keputusan masih jauh. itu berlebihan, tidak mungkin,” ujarnya.
Terkait kemungkinan keos bila diterapkan system proporsional tertutup ia menilai hal itu kecil terjadi Karena pemerintah posisinya kuat. Penyelenggaraan pemilu sudah dekat, caleg-caleg lebih mempersiapkan diri baik system terbuka maupun tertutup. Persiapan mulai dari kampanye, pundi-pundi.
System pemilu tertutup memiliki kelebihan, partai diberikan kekuasaan menentukan siapa calon-calon yang akan diusung sehingga masyarakat cukup memilih partai saja. partai akan menempatkan orang-orang terbaiknya. Persoalannya partai tidak seperti yang dibayangkan, kaderisasi tidak jalan, pendidikan politik juga tidak jalan. Sistem proporsional terbuka diberikan kesempatan tidak hanya memilih partai saja tapi orang-orangnya juga. Masyarakat bisa melihat rekam jejaknya, minusnya caleg lebih mementingkan diri sendiri sehingga kemungkinan terjadi money politik lebih besar.
“ bukan kepada systemnya tapi kepada system kepartaian harus dibenahi,” tutupnya.