Tenggarong, Sonora.ID - Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam visi misi Kukar Idaman.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar mengatakan memastikan pelayanan kesehatan yang sudah tersedia saat ini seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, hingga posyandu.
Namun semua fasilitas kesehatan (faskes) ini akan dilakukan penambahan oleh Pemkab Kukar, guna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Vanesa Vilna melalui Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri mengatakan, pembangunan infrastruktur kesehatan pada 2023 ini tersebar di Kukar, pembangunan tersebut diantaranya 7 Puskesmas pembantu, 8 Puskesmas dan 1 diantaranya lanjutan pembangunan Puskesmas.
“Pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah masuk dalam perencanaan pembangunan, dan tahun ini akan direalisasikan. Secara teknis nanti ditangani Dinas Kesehatan. Pembangunan puskesmas menjadi salah satu usulan prioritas,” ucap Saiful Bahri.
Baca Juga: Dispora Kukar Apresiasi Atlet Panahan Kukar Raih Prestasi di Kejurnas Tarakan
Menurutnya, kalau ingin bangun bidang kesehatan, semuanya harus terintegrasi, artinya ada pelayanan Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, hingga Rumah Sakit, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
"Seperti di Posyandu menangani persoalan stunting, dan menjaga kualitas gizi masyarakat, kalau di Puskesmas pembantu sudah mengarah pada tindakan pencegahan, sedangkan di Puskesmas sudah bisa rawat inap, jika tidak bisa ditangani di Puskesmas bisa dirujuk ke Rumah Sakit," ungkapnya.
Semetara Pemkab Kukar komitmen terus mendorong sektor kesehatan, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik di dusun, desa, maupun Kecamatan.
"Pada APBD perubahan 2023 ini dan tahun depan, akan kita perkuat di Posyandu, dan Pusban. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan," bebernya.
Ia mengakui yang menjadi tantangan saat ini ialah tenaga kesehatan, hal ini masih dicarikan solusinya. Bagaimana Dinas Kesehatan memformulasikan pola penyediaan tenaga kesehatan.
"Kami berharap, masyarakat Kukar tidak ada lagi yang mengeluhkan terhadap pelayanan kesehatan, baik di desa dan dimana pun," tutupnya.