Find Us On Social Media :
penyerahan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kalsel terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2022 kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (Humas DPRD Kalimantan Selatan)

Tinggal Tunggu Evaluasi Kemendagri, Raperda LPPA Kalsel Disetujui DPRD

Eva Rizkiyana - Kamis, 8 Juni 2023 | 11:15 WIB

Banjarmasin, Sonora.ID - DPRD Kalimantan Selatan akhirnya secara resmi menyetujui Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2022, Rabu (07/06) siang.

Proses pembahasan selama beberapa pekan terakhir akhirnya dirampungkan lewat penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan yang dibacakan Sahrujani, perwakilan Banggar dari Komisi III.

"Banggar masih dapat memahami dan menilai secara keseluruhan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sudah cukup baik," tuturnya di hadapan para peserta dan undangan pada kesempatan Rapat Paripurna.

Ia mengungkapkan, ada sejumlah pembahasan mendalam yang dilakukan pihaknya sebagai bagian dari tugas Banggar. Seperti realisasi pendapatan dan belanja daerah yang pada tahun lalu dinilai sudah cukup maksimal.

"Realisasi pendapatan daerah tahun lalu yang mencapai 103,83% harus jadi motivasi pemerintah untuk terus menggali potensi-potensi penerimaan," tambahnya lagi.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas, Pelaku Usaha di Banjarmasin Dilatih Inovasi dan Higienitas

Hal itu menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan daerah karena mampu mengandalkan potensi sendiri.

Pihaknya juga mengapresiasi capaian kinerja keuangan belanja daerah yang terealisasi hingga 90,37% yang mencerminkan tingginya rata-rata serapan anggaran di tiap SKPD.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengatakan akan sangat memperhatikan catatan yang diberikan oleh pihak legislatif terkait dengan LPPA Tahun Anggaran 2022.

"Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah," tutur Sahbirin.