Sonora.ID - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyebut tingkat inklusi dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah nasional masih rendah. Hal itu tentu menjadi perhatian serius.
“Perkembangan sektor keuangan syariah dewasa ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama salah satunya adalah rendahnya inklusi keuangan syariah nasional,” kata Wapres dalam pencatatan perdana Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, yang dipantau secara daring, Senin (19/06/2023).
Wapres menuturkan, inklusi keuangan syariah nasional baru mencapai 12,12 persen, tertinggal jauh dari inklusi keuangan konvensional sebesar 85,1 persen.
Oleh karena itu, menurut dia, hadirnya ragam instrumen keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi katalisator capaian inklusi keuangan syariah nasional.
Baca Juga: Indonesia-Vanuatu Sepakat Hormati Kedaulatan Kedua Negara
Lebih lanjut, tantangan lainnya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia, yaitu 9,14 persen tahun 2022, jauh dibawah indeks literasi keuangan secara keseluruhan sebesar 49,68 persen.
Padahal literasi ini menjadi salah satu faktor intrinsik yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi terkait produk keuangan syariah.
“Untuk itu, penyediaan ragam produk keuangan syariah sudah sepatutnya diikuti dengan upaya mengejar ketertinggalan dalam literasi. Saya minta agar semua pihak bekerjasama memastikan masyarakat semakin teredukasi tentang keuangan syariah,” tuturnya.
Wapres juga menambahkan, bisnis keuangan merupakan bisnis yang sangat vital terhadap perekonomian nasional. Pelaku sektor keuangan, otoritas pengawas, dan seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki standar pengetahuan, profesionalitas, serta moral etika yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan.