90 Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana yang Terbaru dan Terpopuler

Sonora.ID - Mengutip dari laman KBBI V, skripsi merupakan sebuah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.

Untuk mengerjakan skripsi ini tentu tidaklah mudah. Bahkan, mahasiswa terkadang harus berkali-kali mengajukan judul skripsi yang berbeda-beda ke dosen pembimbing.

Penentuan judul skripsi ini memang sangat memengaruhi proses pengerjaannya hingga akhir. Oleh sebab itu, disarankan untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan minat dan materi yang telah dipelajari.

Selain itu, mahasiswa juga dianjurkan untuk sering membaca buku maupun skripsi atau jurnal terdahulu untuk menentukan judul skripsi yang tepat.

Berdiskusi dengan kakak tingkat maupun dosen pembimbing juga menjadi cara lain untuk bisa menemukan judul skripsi.

Untuk membantu Anda dalam memilih judul skripsi berikut ini pun kami sajikan kumpulan contoh judul skripsi hukum pidana yang terbaru dan terpopuler sebagai referensi.

Baca Juga: 6 Cara Chat Dosen Pembimbing, Dijamin Bimbingan Skripsi Lancar!

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana yang Terbaru dan Terpopuler

1. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil. 
2. Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.
3. Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi. 
4. Aspek Pidana Pada Perdagangan Seks Tingkat Tinggi.
5. Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan. 
6. Analisis Terhadap Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
7. Pencurian Ikan Di Pasar Ikan X
8. Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp. 
9. Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan. 
10. Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
11. Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.
12. Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan. 
13. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.
14. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
15. Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
16. Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta) 
17. Analisis Peran Saksi Ahli dalam Penyelesaian Perkara Pidana
18. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
19. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Pidana
20. Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Uang oleh Pejabat Publik
21. Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X) 
22. Analisis Terhadap Penerapan Asas Akurasi dalam Penegakan Hukum Pidana
23. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hengky Gunawan Dalam Delik Narkotika 
24. Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
25. Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.
26. Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer. 
27. Analisis Terhadap Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
28. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.). 
29. Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).
30. Analisa Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 
31. Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Izin. 
32. Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
33. Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
34. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri 
35. Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi 
36. Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law 
37. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona 
38. Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan) 
39. Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan) 
40. Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual 
41. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
42. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana 
43. Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan  
44. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia 
45. Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas 
46. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Aspek Sanksi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian 
47. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja 
48. Tindak Pidana Perjudian di Lingkungan Masyarakat 
49. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya 
50. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas 
51. Pengaruh Aspek Psikologis terhadap Pelaku Tindak Pidana 
52. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying 
53. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 
54. Tindak Pidana Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
55. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian 
56. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya Penanganannya 
57. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana 
58. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan
59. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn) 
60. Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana 
61. Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 
62. Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Propinsi X
63. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota X)
64. Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana
65. Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati
66. Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
67. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
68. Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana
69. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
70. Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
71. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
72. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
73. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
74. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
75. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
76. Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
77. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia. 
78. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.
79. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
80. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik). 
81. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 
82. Analisis Terhadap Penerapan Sistem Penangkapan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
83. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
84. Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
85. Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
86. Tinjauan Yuridis tentang Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia  
87. Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia.
88. Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
89. Pengaruh Media Sosial dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
90. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Trafficking.

Baca Juga: 25 Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata, Paling Mudah Dikerjakan

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.