Pontianak, Sonora.ID - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan pembekalan kepada 951 orang mahasiswa/i peserta KKN Kebangsaan XI Tahun 2023, yang mengangkat tema "Meneguhkan Nilai Kebangsaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI di Wilayah Perbatasan", Jumat (21/7/2023).
Indeks Desa Membangun menjadi salah satu poin yang dipaparkan mantan Dosen Fakultas Hukun Universitas Tanjungpura ini.
"Indeks Desa Membangun adalah alat bantu "Teknokrasi" pengukuran perkembangan status kemandirian desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring. Masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan secara otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa PDTT RI," ujarnya.
Banyak program yang dikeluarkan pemerintah dalam memajukan desa, antara lain ada Program Guru di Desa Tertinggal, Dokter dan Bidan di Desa Tertinggal, Dokter di Desa Tertinggal.
Baca Juga: Bupati Landak Karolin Harap KADIN Landak Bisa Bantu Ekonomi Desa
"Kemudian, begitu banyak Dana Desa yang sudah dikeluarkan pemerintah, tapi status desa yang menjadi Desa Mandiri itu sangat sedikit. Kalau sekarang ini belum sampai 30%," jelas pria yang akrab disapa Bang Midji ini
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Kalbar mengajak TNI Polri untuk bersama-sama mengubah pola pikir kepala desa dan masyarakat desa untuk bisa mengubah status desanya, dari Desa Sangat Tertinggal menjadi minimal Desa Berkembang. Kemudian, menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.
"Adik-adik mahasiswa ikut andil mengubah status desanya atau nilai Indeks Desa Membangun jadi naik. Itulah kenangan yang bisa kalian berikan secara nyata terhadap desa itu. Jangan sampai begitu ada KKN Kebangsaan, desa itu status mandiri malah turun jadi Desa Maju, jangan sampai. Tapi, bagaimana ketika status Desa berkembang. Kemudian, ada KKN Kebangsaan, tahun depan berubah jadi Desa Mandiri, itu baru hebat," harap pria kelahiran Pontianak ini.
Pembangunan desa sangat perlu agar tidak terjadi urbanisasi, salah satunya dengan cara membangun ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar desa itu tetap ada.
"Seluruh desa itu harus punya BUMDes. Modal usahanya boleh maksimal 30% dari dana desa. Jadi, tidak sulit sebetulnya cari modal untuk ekonomi desa, ketika BUMDes suatu desa itu baik, maka rantai pasok segala-galanya dari 5 bisa menjadi 3, dan di dalam stastistik itu namanya Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Perkebunan. Nilai-nilai itu pasti bagus," jelas Gubernur Sutarmidji.