Makassar, Sonora.ID - Unjuk rasa yang sering terjadi di Kota Makassar memberikan citra negatif. Utamanya aktivitas penutupan jalan, membakar ban hingga tak sedikit unjuk rasa berakhir anarkis. Hal itu berdampak terganggunya ketertiban umum.
Untuk itu, Pemprov Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Wilayah Sulawesi Selatan dengan mengundang stakeholder terkait. Di antaranya Kapolrestabes Makassar dan Asintel Kasdam XIV Hasanuddin.
Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya menyatukan persepsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Khususnya di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan.
"Selain itu maraknya perkelahian antar kelompok juga sering terjadi sehingga mengakibatkan adanya rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar," tegas Darmawan dalam sambutannya, Rabu kemarin.
Menurutnya, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah amanah yang diberikan negara kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, perlu diadakan pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolrestabes Makassar, Kombespol Mokhammad Najib melaporkan, saat ini situasi Kamtibmas di Sulawesi Selatan fluktuatif. Namun secara keseluruhan banyak perubahan yang lebih baik.
Baca Juga: Bentuk Karakter Humanis, Satpol PP Sulsel Ikuti Pembekalan Mental dan Spiritual
"Dan Alhamdulillah di tahun ini terjadi peningkatan yang lebih kondusif. Konflik antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis harus diawali dengan tindakan pencegahan," ujarnya.
Ia menuturkan, konflik antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis harus diawali dengan tindakan pencegahan. Najib menilai kegiatan ini sebagai langkah yang tepat untuk mengkaji upaya preventif. Terutama menghadapi tahun politik 2024 mendatang.
"Mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen keamanan yang komprehensif dengan menggerakkan segala sumber daya yang ada dengan memperkokoh sinergitas dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan keamanan lainnya," ujar Najib.
Hal yang sama disampaikan Asintel Kasdam XIV Hasanuddin, Kolonel Infantri Enjang. Menurutnya. perkelahian antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang terjadi di Sulawesi Selatan dari Januari hingga Juli tahun ini jumlahnya cukup tinggi.
"Perkelahian antar kelompok yang terjadi di Sulawesi Selatan hampir 67 kali kejadian. Itu tersebar di beberapa kabupaten baik di Makassar maupun wilayah-wilayah lainnya. Sementara unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis serta unjuk rasa lainnya tercatat sekitar 651 kasus," bebernya.
Enjang mengaku, kegiatan yang digelar ini sangat bagus dan tepat untuk mencegah dan meminimalisir unjuk rasa yang mengarah kepada anarkis maupun perkelahian antar kelompok.