Pontianak, Sonora.ID - Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Yulius Sigit Kristanto menegaskan untuk mengawal proses hukum dan mendampingi PDAM Tirta Khatulistiwa terkait kerja sama investasi business to business Nipah Kuning.
Hal ini diungkapkan saat membuka kegiatan konsultasi publik PDAM terkait kerja sama investasi business to business Nipah Kuning PDAM Tirta Khatulistiwa, di Hotel Golden Tulip, Senin (21/8/2023).
"Memang kalau kita bicara investasi, kita bicara ada biaya yang cukup besar terkait dengan pembangunan yang dibutuhkan dan yang akan direncanakan untuk kepentingan masyarakat. Bicara kepentingan masyarakat berarti bicara kesejahteraan, ketika bicara itu maka ada potensi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari sisi hukum," ungkapnya.
Sigit mengatakan ketika berbicara sisi hukum maka di situlah peran kejaksaan terutama dalam pendampingan dan pengawasan dan lingkup lebih luas lagi adalah bagaimana kejaksaan berperan aktif dalam pembangunan nasional.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Sebut Perlu Ada Investasi Peningkatan IPA
"Kenapa kita harus berperan aktif karena tidak sesuai dengan undang-undang kejaksaan salah satu fungsi kejaksaan adalah pengawasan mendukung program pemerintah," ucapnya.
Ia mengaku bersyukur, PDAM melibatkan Kejaksaan Negeri Pontianak untuk ikut dalam proses kerjasama dengan investor, juga Konsultasi Publik PDAM terkait kerja sama investasi business to business Nipah Kuning PDAM Tirta Khatulistiwa.
"Sehingga ketika dari awal kita ikut, kita akan tahu dari awal sampai kita mengatur sedemikian rupa. Kalau perlu kata kasarnya itu, kita boleh curang tetapi negara enggak boleh rugi. Artinya apa, buat sedemikian rupa aturan yang penting negara nggak boleh rugi. Kenapa kalau negara rugi, berarti ada potensi korupsi. Pada intinya kepentingan masyarakat yang diutamakan," ujarnya.
Dia mengatakan jika bicara tren, saat ini situasi alam dengan adanya El Nino, air sudah mulai surut.
"Artinya ini urgent. Dengan potensi air yang semakin menipis tetapi ini proyek belum jalan. Nah, pertanyaannya kita harus cari sumber air lagi, apakah dengan jaringan pipa yang seperti ini dengan mengandalkan sungai besar, kan itu masalahnya. Berarti alternatif limbah air yang ada apakah mencukupi sementara Sungai kita ini semakin lama semakin dangkal," jelasnya.
Perlu pemikiran ke depan kata dia bagaimana mencari sumber air untuk pengolahan.
"Ini yang perlu kita pikir bersama, bagaimana kita mengatasi itu. Dengan konsultasi publik ini mungkin ada yang terlewat, saya berharap nanti kita sama-sama saling diskusi sisi lemahnya di kita, sisi yang terbaik. Bagaimana supaya aturan ataupun permasalahan yang kemungkinan terlewat oleh kami bisa kita merumuskan aturan yang menjadi lebih baik sehingganya tidak ada celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News