Palembang, Sonora.ID - Wacana Menteri Pendidikan Budaya Indonesia dan Teknologi Nadiem Makarim yang menyatakan mahasiswa tidak perlu skripsi tentu menuai komentar dari masyarakat. Nah, seperti apa di kalangan mahasiswa?
Mohd Azra D. Dzaky, Ketua BEM Universitas Sriwijaya yang juga mahasiswa universitas Sriwijaya, fakultas teknik semester 7 kepada Sonora (20/08/2023) mengatakan bahwa peraturan itu keluar dari permendikbud ristek nomor 53 tahun 2023.
Di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan dari kegiatan program sarjana dan juga program vokasi itu bukan dengan redaksi bahwasanya tidak diwajibkan untuk skripsi, tapi diberikan opsi opsi seperti skripsi, project-project, dan lain sebagainya.
“Jadi bukan menghapuskan skripsi tapi menambah opsi opsi lainnya sehingga mahasiswa lebih memilih apa jalan yang terbaik buat mereka. Tapi kalau mengacu pada skripsi itu sendiri sebenarnya karya tulis ilmiah yang dijadikan dasar bahwa mahasiswa itu telah melakukan sebuah studinya diukur dengan sebuah tesis,” ujarnya.
Ia menambahkan kalau dilihat di luar negeri seperti di Australia, ada dua pilihan. Ada program yang menerapkan skripsi, ada juga program yang tidak menerapkann skripsi. Program sarjana tidak pakai skripsi, mereka hanya menyelesaikan SKS.
“Jadi kalau misalkan mereka sudah selesai menyelesaikan SKS nya, dia enggak perlu lagi menyelesaikan skripsi. Nah kalau yang aku lihat dari pak nadiem ini karena beliau juga lulusan dari USA, Pak nadiem ini menerapkan sistem USA, “ ujarnya.
Ia mengatakan stigma umum mahasiswa di kampus ada yang menanggapinya positif dan ada juga yang menanggapi negative.
“Mahasiswa itu kan ketika sudah menyelesaikan masa studinya harus diujikan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi. Nah kalau misalkan skripsi itu tidak dijadikan opsi wajib lagi, jadi orang itu merasa ya tidak apa namanya enggak diuji lagi secara ilmiah. apa yang mereka pelajari selama perkuliahan itu dapat tersampaikan baik itu kalau membuat skripsi. Kalau di UNSRI berita tentang hal ini sudah menyebar, ada yang menyambut gembira ada yang sedih karena tidak membuat skripsi lagi,” ujarnya.
Terkait KPU yang memperbolehkan kampanye di kampus, ia menilai bahwa BEM tidak ada keinginan mencari panggung namun terkadang ada potensi pelanggaran karena yang mengundang bukan hanya BEM saja tapi bisa dari tenaga pengajar atau pimpinan dari kampus yang memiliki kepentingan lain.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Institusi pendidikan di sekolah menengah karena memang banyak pemilih baru di sana.
Sangat disayangkan ketika kepala sekolah atau oknum guru lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang para calon calon legislatif dengan dalih memberikan pengajaran atau pelajaran secara umum seminar untuk datang ke sekolah mereka supaya dikenal oleh para siswa siswa.
Kalau hal itu di kampus sebenarnya sah-sah saja karena mahasiswa sudah memiliki pemikiran yang cukup kritis, tapi kalau misalkan hal tersebut terjadi di sekolah menengah rasanya kurang tepat.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.
Baca Juga: Ini Komentar Pengamat Pendidikan Soal Wacana Skripsi akan Ditiadakan