Sonora.ID - Dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah akan lebih memprioritaskan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting.
Hal ini diutarakan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd dalam acara Diskusi Jurnalis dengan tema "September Jadi Penentu Stunting", yang digelar BKKBN, Senin (11/9/2023), di Ruang Media Center BKKBN Pusat, Jakarta.
"Bila kita 'declare' anak yang sudah stunting, kontribusinya hanya sekitar 20 persen terhadap percepatan penurunan stunting (PPS)," ujar Sukaryo Teguh.
Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia tahun 2022, terdapat 13.511.649 keluarga berisiko stunting.Jumlah ini merupakan bagian dari 71.334.664 total jumlah seluruh keluarga di Indonesia.
Di dalam keluarga berisiko stunting juga termasuk di dalamnya adalah keluarga dengan kategori miskin ekstrem. Untuk itu, kelompok inilah yang juga jadi sasaran prioritas.
Baca Juga: Pentingnya Penguatan PIK-R dan Genre dalam Percepatan Penurunan Stunting
"Jangan sampai 13,5 juta keluarga berisiko stunting nantinya melahirkan anak-anak stunting. Maka, mereka menjadi sasaran prioritas," tandas Sukaryo Teguh.
Selain menyasar pada keluarga berisiko stunting, Sukaryo Teguh menegaskan calon pengantin (catin) juga menjadi sasaran prioritas program PPS. Menurutnya, BKKBN mencoba menjaring catin, menurut Sukaryo Teguh, agar pencegahan stunting benar-benar dimulai dari hulu.
"Pintu gerbang pertama adalah catin. Bila lolos, kita tangkap di ibu hamil. Sehingga kondisi bayi yang dilahirkan benar-benar sehat dan terbebas dari stunting," ungkap Sukaryo Teguh.
Sukaryo Teguh mengungkap kan pencegahan stunting difokuskan pada wilayah kecamatan hingga ke tingkat RT.
"Mengapa kecamatan? Karena merupakan wilayah yang paling dekat dengan keluarga," sebut Sukaryo Teguh.