Sonora.ID - Cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah lewat lembaga penegak hukum.
Meski telah diatur dalam Undang-Undang, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih banyak terjadi hingga saat ini.
Keduanya merupakan hal yang saling berkaitan, di mana penegakan hak warga negara harus dilaksanakan guna menghindari pengingkaran kewajiban.
Dilansir dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII, warga negara yang melanggar hak dapat disebabkan karena ia belum mendapatkan haknya.
Oleh karena itu, warga negara tersebut menuntut haknya melalui ragam cara, yang mungkin tanpa disadari telah melanggar hak warga negara lain.
Baca Juga: 20 Contoh Norma Hukum di Sekolah, Masyarakat, dan Lingkungan Keluarga
Lantas, bagaimana cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Berikut empat hal yang dapat dilakukan.
1. Penegakan Supremasi Hukum
Penegakan supremasi hukum diwujudkan dengan memproses kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara hukum.
Tanpa adanya penegakan supremasi hukum, negara dapat beralih menjadi sistem tirani yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap warga negara.