Palembang, Sonora.ID - Sektor pendidikan merupakan sektor prioritas untuk mendukung pembangunan di Indonesia dengan alokasi di APBN-nya ditetapkan sekurang-kurangnya 20%.
Hal ini tercermin juga untuk realisasi di lingkup Sumsel, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui belanja untuk sektor pendidikan, APBN telah menggelontorkan dana pendidikan untuk regional Sumatera Selatan sebesar 3.109,78 miliar, baik melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp117,82 miliar maupun melalui belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.991,96 miliar.
Hal ini diamplifikasikan lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana pada pertemuan Pleno Asset and Liabilities Committee (ALCo) Regional Sumatera Selatan yang membahas progress APBN untuk regional Sumatera Selatan s.d. 31 Agustus 2023.
Baca Juga: Pontianak Jadi Wilayah Dengan Debitur UMi Terbanyak, Yaitu 632 Debitur
Pertemuan ini dihadiri oleh para pejabat unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Kanwil DJPb Sumsel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Babel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil DJBC Sumbagtim), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB), dan Balai Diklat Keuangan Palembang (BDK Palembang), yang merupakan bagian dari Kemenkeu SATU Sumatera Selatan.
Realisasi dana pendidikan melalui belanja K/L di regional Sumatera Selatan, antara lain digunakan untuk Program KIP Kuliah dan Bidikmisi yang manjangkau 2.022 mahasiswa yang membutuhkan.
Selain itu juga disalurkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Agama untuk 35.643 siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tingi Negeri (BOPTN) untuk 3 PTN, dan Tunjangan Guru pada Kementerian Agama untuk 3.360 guru PNS/Non PNS.
Sementara itu, realisasi dana pendidikan yang disalurkan melalui TKD digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara langsung.
APBN digunakan untuk Penyaluran BOS Tahap I kepada 1,67 juta siswa dan Tahap II untuk 1,53 juta siswa.
Senada dengan penyaluran BOP Kesetaraan Tahap I untuk 15.903 siswa dan Tahap II untuk 13.235 siswa.
Selain itu, untuk mendukung dari sisi operasional, telah direalisasikan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Tahap I untuk 175.545 siswa dan Tahap II untuk 164.880 siswa.
Pada alokasi yang lain untuk TKD yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dilakukan Penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) Daerah dan Tamsil Guru ASN Daerah sebesar Rp941,52 miliar, dan Penyaluran DAK Fisik bidang Pendidikan sebesar Rp225,98 miliar.
Secara agregat, kinerja APBN Sumatera Selatan sampai dengan 31 Agustus 2023 melanjutkan kinerja positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat dimana realisasi Belanja Negara mencapai 54,25% dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai 60,87% dari target.
Realisasi Belanja Negara untuk Sumsel tercapai sebesar Rp24,91 triliun atau tumbuh sebesar 4,13% (yoy).
Realisasi tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai angka Rp8,71 triliun (51,99% dari Pagu) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp16,19 triliun (55,56% dari Pagu).
Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
Selain untuk sektor pendidikan, BPP yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat telah terealisasi sebesar Rp4,81 triliun, diantaranya adalah Belanja Pembangunan/Preservasi Infrastruktur sebesar Rp1,48 triliun, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, bandara, pelabuhan dan Padat Karya untuk preservasi dan kontruksi, jalan dan jembatan, selain itu juga digunakan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Subsidi PSU Perumahan.
Selanjutnya, belanja untuk bantuan sosial dan pertanian terealisasi sebesar Rp19,13 miliar yang digunakan untuk program rehabilitasi sosial kepada 2.407 orang penerima bantuan berupa uang atau barang, maupun bantuan dalam bentuk bibit/alat pertanian untuk benih padi, jagung, kedelai dan umbi holtikultura, serta peralatan pra-panen dan pasca panen.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana untuk Perlindungan Sosial berupa BLT Dana Desa dengan bertahap yaitu Triwulan I sebesar Rp89,49 miliar kepada 2.852 desa, Triwulan II sebesar Rp89,44 miliar kepada 2.850 desa, dan Triwulan III sebesar Rp19,25 miliar kepada 1.515 desa.
Pelaksanaan program-program yang secara langsung menyentuh kepada masyarakat tersebut dapat tercapai atas keberhasilan realisasi Pendapatan Negara untuk wilayah Sumsel sebesar Rp11,79 triliun (60,87% dari target) pada periode ini.
Angka tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp9,93 triliun (57,98% dari target), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp214,97 miliar (78,24% dari target), dan penerimaan PNBP yang mencapai Rp1,65 triliun (80,54% dari target).
Jelang penutupan Triwulan III tahun 2023 ini, kinerja APBN tetap terjaga solid dalam mengawal pemulihan perekonomian Sumsel yang ditandai dengan aktivitas konsumsi dan produksi tetap positif serta inflasi yang terkendali.
Terlepas dari kondisi makroekonomi yang masih cukup volatile, APBN berhasil membuktikan kesiapannya untuk melindungi seluruh rakyat, khususnya di regional Sumsel yang tetap berhasil menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: APBN Sumsel Tetap Solid dengan Kinerja yang Positif