Jakarta, Sonora.ID - Sulawesi Selatan diusulkan sebagai salah satu dari lima provinsi baru yang akan masuk sebagai provinsi prioritas penganggulangan stunting di Indonesia pada 2024 mendatang.
Sulsel dipilih karena jumlah penduduknya terbesar di luar Pulau Jawa, sehingga memerlukan perhatian khusus. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta yang dipimpin Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, belum lama ini.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, walaupun 2024 merupakan tahun politik pelaksanaan Pemilu, namun ia memastikan upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi program prioritasnya yang sejalan dengan program prioritas nasional.
Baca Juga: Wapres Serahkan Dana Insentif Fiskal Untuk Atasi Stunting di Sulsel
"Pemilu bagian dari konstitusi kita dan ini sistem yang sudah tetap dan teratur, lima tahun sekali. Kemudian program strategis nasional harus dilakukan, penanganan kemiskinan, stunting, gizi buruk dan inflasi itu sesuai dengan program prioritas kami," tegas Bahtiar.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyebutkan, saat ini sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting.
Provinsi-provinsi tersebut dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi.
Kedua belas provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Baca Juga: Wapres Serahkan Dana Insentif Fiskal Untuk Atasi Stunting di Sulsel
"Kami mengusulkan tiga poin, di antaranya untuk mempercepat capaian 3,8 persen pertahun mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan," ungkap Hasto. Melihat tren ke depan, pihaknya optimistis penurunan stunting dapat dicapai 14 persen di 2024. Tahun 2013-2019 rata-rata penurunan 1,3 persen per tahun dan kemudian di tahun 2019 ke 2021 di saat pandemi, penurunan 1,6 persen per tahun.
"Alhamdulillah, tahun 2021 ke 2022 meskipun masih Pandemi (Covid-19), penurunan bisa mencapai 2,6 persen per tahun. Kami pun juga masih bisa optimis di mana target 14 persen dengan target penurunan (2023) 3,8 persen per tahun," kata Hasto.
Wapres Ma'aruf Amin menyampaikan akan membahas lebih lanjut usulan tersebut. Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, untuk tambahan provinsi nanti akan diakomodir menjadi 17 daerah provinsi yang akan dijadikan target termasuk dengan memperhatikan pendanaannya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.