SAMARINDA, Sonora.ID - Rencana pemindahan 6 ribu warga dari Yogyakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) mendapat tanggapan tegas dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun.
Samsun menganggap bahwa kebijakan semacam ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan memerlukan penyelidikan yang teliti.
Dampaknya terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para pendatang perlu dipertimbangkan dengan serius. Ia menyoroti bahwa aspek kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan rencana transmigrasi ini.
"Pemerintah wajib menjamin bahwa para transmigran memiliki jaminan kehidupan selama dua tahun, sehingga mereka bisa mandiri. Kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan rumah tangga perlu dijamin," tegasnya.
Baca Juga: OIKN Gelar BPVP, Makmur: Target Bersama Pemkab PPU Menyiapkan SDM Untuk Pembangunan IKN
Meski rencana ini diusung dengan tujuan meningkatkan sektor pertanian, Samsun menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Kaltim memiliki potensi yang setara dengan SDM dari luar daerah.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pengetahuan lokal dan pemahaman tentang kondisi wilayah menjadi keunggulan bagi masyarakat setempat.
"Program transmigrasi bukanlah hal yang sederhana. Ini pasti akan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Tetapi, jika ada individu dari luar Kaltim yang ingin bekerja atau mencapai kemandirian di sini, mereka pasti akan diterima dengan baik oleh komunitas lokal," paparnya.
Samsun percaya pada potensi SDM di Kaltim untuk mengembangkan sektor pertanian. Ia menekankan perlunya memanfaatkan kapasitas SDM secara maksimal dalam menghadapi tantangan ini.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.