Find Us On Social Media :
Penandatanganan NPHD di Balaikota Makassar (Sonora.ID)

Pemkot Makassar, KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD sebesar Rp82,1 miliar

Muhammad Said - Jumat, 10 November 2023 | 17:45 WIB

Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Seperti yang berlangsung di Ruang Sipakatau lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Jumat (10/11/2023).

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, NPHD wajib diberikan dalam rangka mendukung kontestasi politik tahun depan. Pihaknya menyakini, pemilihan kepala daerah 2024 mendatang berjalan damai. 

"NPHD jelas hitungannya, perintah negara. Saya yakin pasti pemilu nanti damai, tinggal doa dan dukungan masyarakat yang penting," ujarnya.

Sementara Kepala Kesbangpol Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan total keseluruhan NPHD untuk Pemilihan Wali Kota sebesar Rp82,1 miliar. Anggaran tersebut diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak Rp64,1 miliar.

Baca Juga: Hari Pahlawan Nasional, Momentum Perangi Kemiskinan dan Kebodohan

Kemudian sebesar Rp18 miliar, diberikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sesuai regulasi, penyerahan atau pencarian anggaran dilakukan 14 hari setelah penandatanganan NPHD.  

"Itu kesepakatan kita, dan disetujui. KPU dan Bawaslu menyanggupi dengan anggaran tersebut," jelasnya.

Dia menyebutkan transfer dana ke KPU dan Bawaslu akan dilakukan setelah ada nomor rekening yang diserahkan ke pihaknya. Menurutnya, untuk penggunaan nomor rekening perbankan, ada beauty contest yang digelar penyelenggara pemilu.

"Biar besok (dicarikan) tapi mana nomor rekeningnya. Di KPU di ada beauty contest, nanti ada pemenangnya baru di transfer," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi mengatakan jumlah hibah tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian dari pengajuan awal sebesar Rp90 miliar. Hingga akhirnya disepakati bersama.

Rencana penggunaan untuk seluruh kebutuhan pilkada 2024 mulai dari perencanaan, pencalonan, rekapitulasi hingga penetapan hasil nanti. Termasuk honor penyelenggara pemilu.

"Jadi ada rasionalisasi, awalnya kita usulkan dari proposal sebesar Rp90 miliar. Terus kita diskusi ada sharing atau hibah dari provinsi, jadi estimasi saya yakin mencukupi untuk Pilwali Makassar dan pilgub Sulsel," tutupnya.