Find Us On Social Media :
Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltim, Salehuddin. ()

Kekurangan Pengawas Sekolah di Kaltim Jadi Kendala Peningkatan Kualitas Pendidikan

Etty Hariyani - Rabu, 15 November 2023 | 16:15 WIB

Samarinda, Sonora.ID - Pengawas sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat kurang.

Padahal, mereka berperan penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar (KBM) di sekolah-sekolah.

Data menunjukkan, saat ini hanya ada sekitar 34 pengawas sekolah yang bertugas di Kaltim.

Sementara itu, jumlah sekolah yang harus diawasi mencapai sekitar 241 SMA dan SMK negeri serta 400-an sekolah swasta di provinsi ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa pengawas sekolah harus mendapat perhatian lebih dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Baca Juga: Rendi Solihin Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung yang Melanda Permukiman di Samboja

Ia berharap ada penambahan pengawas sekolah pada tahun 2024 mendatang.

“Pengawas sekolah seharusnya mendapatkan program yang signifikan dari Disdikbud Kaltim. Namun, kenyataannya, mereka kurang tersentuh oleh program tersebut,” kata Salehuddin.

Salehuddin menilai, pengawas sekolah yang mayoritas sudah memasuki masa pensiun sudah tidak efektif lagi.

Ia juga menyayangkan kondisi pengawas sekolah yang belum mendapat sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka.

“Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas KBM, pengawasnya saja terbatas, operasionalnya tidak ada dan lokasinya jauh-jauh pula. Di beberapa kabupaten dan kota yang saya dapatkan datanya, jangankan mau mengawas, Kurikulum Merdeka saja mereka belum dapat. Baru ke kepala sekolah dan guru,” ucapnya.

Baca Juga: Peringatan HKN ke-59, Edi Damansyah: Rekrutmen Nakes Melalui Desa, Harus Diisi Putra Putri Daerah!

Salehuddin mengaku sudah menyampaikan aspirasi ini ke Disdikbud Kaltim. Ia berharap, pada APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024, ada porsi lebih untuk pengawas sekolah.

“Kalau pengawas ini tidak diberikan porsi yang bagus, baik serta ideal, otomatis kita tidak bisa berharap proses pengawasan pendidikan itu bisa bagus,” pungkasnya. (Adv)