Samarinda, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengeluarkan kebijakan yang melarang impor ternak domba ke wilayah Kaltim.
Alasannya, domba berpotensi menularkan penyakit ke hewan ternak lainnya.
Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari Komisi II DPRD Kaltim dan asosiasi peternak domba. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak adil dan tidak berdasarkan kajian ilmiah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengatakan bahwa ia mendukung usulan revisi atau penghapusan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 520/K.509/2020 tentang larangan impor domba.
“Kita tidak boleh diskriminatif terhadap peternak domba, kambing, sapi, dan lainnya. Masyarakat juga membutuhkan peternak domba,” kata Nidya.
Baca Juga: Antisipasi Kabut Asap, DPRD Kaltim Imbau Warga Pakai Masker
Ia menambahkan bahwa sebelum mengeluarkan kebijakan larangan impor domba, Pemprov Kaltim harus melakukan kajian ilmiah yang komprehensif tentang risiko penularan penyakit dari domba ke ternak lainnya.
“Jangan sampai ada yang tertular baru kita kaji ilmiahnya. Tapi kita tetap dukung domba dapat masuk ke Kaltim,” ujarnya.
Nidya juga berharap agar Pemprov Kaltim memberikan kesempatan yang sama kepada peternak domba di Kaltim untuk mengembangkan usahanya. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung perubahan kebijakan yang memberi ruang bagi peternak domba untuk membuka peternakan di Kaltim.
“Kami akan mendukung pemerintah memberi ruang kepada peternak domba untuk membuka peternakan di Kaltim, asalkan ada kajian agar tidak mengganggu ternak lain,” tegasnya. (adv)