Samarinda, Sonora.ID - Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk sektor pendidikan di APBD 2024.
Anggaran ini diharapkan dapat membenahi permasalahan pendidikan di kawasan pedalaman Bumi Mulawarman.
Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengatakan bahwa pendidikan di pedalaman masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta jumlah guru atau tenaga pendidik.
Hal ini menghambat akses anak-anak terhadap Kurikulum Merdeka yang menjadi program pemerintah.
“Kurikulum Merdeka hampir tidak dapat diwujudkan secara nyata di pedalaman. Fasilitas yang seharusnya dimiliki siswa pun masih sangat terbatas. Hanya beberapa sekolah di kabupaten dan kota yang telah menerapkannya, sedangkan di pedalaman, situasinya jauh dari memadai,” ucap Salehuddin.
Baca Juga: Produksi Padi Menurun 50 Persen Akibat Kemarau, DPRD Kaltim Minta Pemprov Beri Solusi
Salehuddin juga menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga pendidik yang masih belum merata.
Ia mengatakan, saat ini kesejahteraan mereka masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan ibu kota kabupaten.
Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang harus segera diatasi.
“Kalau bicara soal daerah pedalaman, boro-boro mau melaksanakan Kurikulum Merdeka, hal-hal yang menghormati proses belajar mengajar saja juga sangat ironi. Mohon maaf, guru dan tenaga pendidik di Kaltim, kalau konteks pemerataan, sampai sekarang belum merata untuk mereka yang ada di pedalaman,” tegasnya.
Salehuddin berharap bahwa semua pihak bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bagi anak-anak Kaltim. (Adv)