Penajam, Sonora.ID - Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi mengatakan, pengadaan bantuan pakai dan perlengkapan sekolah harus sesuai aturan. Dalam pengadaannya, tentu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
“Sehingga tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi dan viral akhir - akhir ini di media online yang merugikan Negara sebesar 2,9 miliar,” katanya, Kamis (16/11/2023).
Meski kejadian itu terjadi pada tahun 2020 lalu kemudian tersangka ditetapkan 3 orang di tahun ini. Tentu dari kejadian itu dapat dijadikan pelajaran untuk pemerintah daerah PPU.
“Tentunya sudah kita lakukan evaluasi dalam proses pengadaannya. Jadi, terkait pengadaan itu kita sudah minta, bahwa yang akan datang tidak lagi melalui pihak ketiga lagi,” ujarnya.
Melainkan langsung melalui ke satuan pendidikan atau pihak sekolah masing – masing. Dirinya juga menghimbau agar bantuan pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa di PPU untuk tetap ada.
“Karena bantuan tersebut sangat membantu siswa yang masih memiliki kendala ekonomi,” jelasnya.
Namun proses yang dilakukan juga harus sesuai prosedur.
“Sehingga tidak lagi terulang kejadian serupa,” tegasnya.
“Pada prinsipnya kami tetap mendukung, cuman prosesnya tetap harus menggunakan prosedur yang benar,” lanjutnya.
Selain itu dalam pengadaan seragam tersebut harus bisa berkolaborasi dengan penjahit lokal di PPU.
“Kalau dari kita inginya pengadaan seragam sekolah itu melibatkan usaha penjahit yang ada di PPU. Sehingga perputaran ekonominya tetap ada,” imbuhnya.