Pontianak, Sonora.ID - Saat ini Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat terus mengejar target laporan masyarakat hingga akhir Desember 2023 yaitu 90 penutupan laporan.
Terkait itu, Ombudsman saat ini masih menyelesaikan sebanyak 9 laporan dari target nasional 90 penutupan laporan.
"Insyaallah bisa terpenuhi di akhir Desember 2023, terutama laporan masyarakat menyangkut pertanahan, " ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, S.Pd.I., M.H., saat ditemui usai kegiatan Silaturahmi dan Ekspose Kinerja Ombudsman Tahun 2023, Senin (11/12/2023).
Dia sangat dengan target yang bisa tercapai dikarenakan pada tanggal 5 Desember kemarin Ombudsman melakukan rapat konsiliasi dan monitoring laporan masyarakat dengan kantor Pertanahan di Kubu Raya dan terdapat 15 laporan yang kemungkinan besar ada yang bisa ditutup di akhir Desember 2023.
Baca Juga: Ombudsman Tingkatkan Pelayanan Publik Prima Lewat Kolaborasi Dengan Lembaga - Lembaga di Kalbar
Dia juga menerangkan beberapa laporan yang ditangani Ombudsman per tanggal 7 Desember 2023.
"Data per tanggal 7 Desember laporan masyarakat dari target 150 tercapai 181 artinya melebihi target, kedua, konsultasi non laporan target 150 tercapai 427 lebih dari target, lalu untuk Tembusan, target 100 saat ini sedang dikerjakan sementara sudah mencapai 138 tembusan. Itu target pencapaian dari Keasistenan, Penerimaan, dan verifikasi laporan, " jelasnya.
Tariyah memaparkan program - program Ombudsman untuk tahun 2024, yang pertama yaitu Ombudsman Balek Kampong dimana pada kegiatan ini mewajibkan adanya sinergi dan kolaborasi dengan penyelenggara pelayanan publik dasar seperti Kependudukan, Catatan Sipil, dan keaehatan, dan pendidikan.
"Itu kita harus kolaborasi dan sinergi untuk menyisir daerah - daerah Terluar, Terjauh, dan Terpencil di Kalbar, pada tahun 2024 kami akan laksanakan di daerah Badau, " ungkapnya.
Kemudian kedua lanjutnya, adalah Ombudsman On The Spot dimana di sini Ombudsman menjalankan fungsinya mendekatkan akses layanan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik.
Baca Juga: Ombudsman Dekatkan Akses Pelayanan Di Bumi Betuah, Sukadana, Kayong Utara