Makassar, Sonora.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel belum mencapai target.
Disebutkan, sampai dengan Oktober 2023 lalu, realisasi KUR Sulsel baru mencapai sekitar Rp11,563 triliun. Sementara target alokasi dana KUR di Sulsel sekitar Rp13,466 triliun, atau masih tersisa sekitar Rp1,902 triliun.
Karena itu, Pemprov Sulsel mengeluarkan Surat Edaran Optimalisasi penyerapan alokasi dana KUR, yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se Sulsel.
Surat edaran yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad ini, untuk menindaklanjuti laporan Kepala OJK tersebut.
Adapun beberapa poin dalam surat edaran tersebut, antara lain untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) masing-masing daerah, agar melakukan fasilitasi kepada seluruh pelaku UMKM agar mengakses KUR pada lembaga perbankan setempat.
Instansi teknis Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata masing-masing daerah, agar melakukan upaya pembinaan kepada stakeholder masing-masing dalam meningkatkan volume usaha melalui penambahan modal usaha.
Termasuk memfasilitasi dan memastikan seluruh binaan telah mengupload data melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Selanjutnya, mendorong peran serta generasi milenial agar menjadi wirausaha baru, melalui pendampingan perangkat daerah terkait, dan menghubungkan dengan lembaga perbankan.
Baca Juga: Imbas Antrean Solar, Pemprov Sulsel Bakal Surati Pertamina dan Kementerian ESDM
Kemudian, meningkatkan cakupan literasi keuangan dan inklusi keuangan di masing-masing daerah melalui upaya temu bisnis (bussines matching) antar petani, peternak dan nelayan dengan pengusaha dan perbankan.
Untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan cakupan inklusi keuangan dan literasi keuangan di Sulsel, maka kepada TAPD agar mengalokasikan anggaran, sebagai dukungan kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
Selanjutnya, melaporkan progres yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan realisasi KUR kepada Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel.