Sonora.ID - Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dyah Murtiningsih mengatakan dalam konteks pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan dalam kerangka pendekatan lanskap hulu–hilir DAS dengan berlandaskan pada tiga pilar utamanya yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial.
Dyah Murtiningsih menjelaskan hal tersebut di awal paparannya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang berlangsung di Jakarta (28/12/2023).
Ia mengungkapkan khusus untuk capaian kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), di tahun 2023 mencapai 179 ribu ha dan khusus rehabilitasi mangrove mencapai 6.010 ha, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, melalui berbagai skema dan dari berbagai sumber pembiayaan (APBN, APBD, swasta, swadaya masyarakat).
“Pencapaian ini sangat patut disyukuri, karena sepanjang tahun 2023 kita menghadapi fenomena el nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang dan bergesernya musim penghujan, “ ujar Dyah Murtiningsih dalam siaran pers yang diterima Sonora, Sabtu (30/12/2023).
Sementara itu,ujar Dyah, untuk dukungan penyediaan bibit bagi kegiatan RHL tersebut berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang, yang berasal dari bibit produktif.
“Sekarang ini juga masih dalam proses pembangunan tiga pusat persemaian skala besar di Liang Anggang di Kalimantan Selatan, Kemampo di Sumatera Selatan dan Mandalika – NTB. Pembangunan pusat persemaian ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta,“ tambah Dyah.
Selain dukungan penyediaan bibit, hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan RHL menyangkut aspek perencanaan.
Untuk kegiatan ini Dirjen PDASRH telah menyiapkan Rencana Umum (RU) RHL DAS, yang didetailkan ke dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS, di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.
RU RHL DAS ini sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas.
Khusus untuk rehabilitasi mangrove menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021 – 2030.
Sementara itu, dalam pelaksanaan di tingkat tapak, RHL dilakukan dengan skema swakelola yang menitik beratkan pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu keberlanjutan pasca RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman HHBK, buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai dan manfaat ekonomi pada saat pemanenan.
Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL.
Dyah menambahkan untuk memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, maka sejak tahun 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping.
Geotagging dan drone mapping ini, menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.
Dari kegiatan ini akan dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan up to date untuk meramu kegiatan ini semua.
Kondisi ini pun tidak hanya untuk kegiatan RHL saja, akan tetapi seluruh intervensi pengelolaan DAS secara umum.
“Semua kegiatan RHL tidak akan tuntas apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat tentunya perlu terus ditingkatkan. Dukungan internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong meningkatkan upaya RHL yang telah dilakukan selama ini, “ ujar Dyah Murningsih.
Untuk itu, inisiasi yang akan dikembangkan diantaranya, World Mangrove Center–Bali Grand Park (WMC-BGP), yang akan menjadi sebuah hub/penghubung bagi semua kerjasama luar negeri, khususnya yang terkait dengan pengelolaan mangrove.
Di mana sudah teridentifikasi kerjasama mangrove dengan Jepang, Korea, Jerman, UAE dan World Bank.
Selanjutnya dalam kegiatan kinerja lainnya, telah dilakukan kegiatan penanaman pohon serentak di seluruh provinsi, guna memanfaatkan musim penghujan di 2023 dan 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023.
“Penanaman serentak ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dan diorkestrasi oleh Menteri LHK. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan dan sekaligus percepatan RHL guna meningkatkan tutupan lahan dan meningkatkan cadangan karbon, serta peneguhan komitmen pemerintah untuk memenuhi target NDC dan FoLU net sink 2030,“ pungkas Dyah Murtiningsih.