Sonora, Palembang.ID – Saat ini pemerintah menggelontorkan bantuan soasial (bansos) kepada masyarakat miskin Indonesia, tetapi berbagai pihak menyayangkan pembagian bansos ini bertepatan dengan masa kampanye pemilu baik legislatif maupun Presiden sehingga banyak pihak menduga penyaluran bansos ini terkait dengan kontestasi pemilu 2024 khususnya pemilihan Presiden (Pilpres) karena diberbagai kesempatan pembagian bansos ini langsung dibagikan oleh Presiden Jokowi yang saat ini memiliki putra yang bertarung dipilpres 2024.
Apakah pembagian bansos adalah komoditas politik semata atau memang ditujukan untuk meringankan kesulitan masyrakat.
Pengamat politik sekaligus Direktur Universitas Terbuka Palembang (UT) Dr Meita Istianda saat di hubungi radio Sonora Palembang kamis (02/01/2024) mengatakan pembagian bansos tersebut memang merupakan program pemerintah namun momentumnya agak bias karena tahun politik bisa saja disangkutkan kemena-mana.
Baca Juga: 5 Daftar Bansos Cair Februari 2024, Terbaru BLT Mitigasi Risiko Pangan
“Memang jika bansos ini sudah diputuskan menjadi kebijakan publik maka selaras dengan kebijakan pemerintah, namun momentumnya agak bias karena saat ini tahun politik maka bisa disangkutkan kemana-mana”kata Meita.
Menurut Meita dari posisi strategi politik momentum pembagian bansos saat ini mungkin sudah tepat, dimana hal ini merupakan realisasi janji-janji politik dan juga strategi penguatan dari kinerja pemerintah yang dinilai baik dan diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Tetapi lebih lanjut Meita mengatakan program bansos ini juga bisa disebut strategi bujukan kepada masyarakat untuk meraih simpati.
“Pembagian bansos bisa saja sudah tepat dan merupakan strategi penguatan dari pemerintah yang ingin menunjukan keberhasilan pemerintah kepada masyrakat yang bisa menurunkan kemiskinan dan merupakan strategi bujukan kepada masyarakat untuk meraih simpati” jelas Meita.
Saat menjawab pertanyaan Sonora mengenai keterkaitan statemen Presiden boleh berpihak dengan program pembagian bansos, Meita menilai dalam berpolitik kita harus beretika dan memunculkan sifat kenegarawanan, walaupun keberbihakan diperbolehkan dalam undang-undang tetapi hal tersebut memcerminkan demokrasi yang kurang baik.
“Kita berpolitik itu harus beretika dan memunculkan sifat-sifat kenegarawanan walaupun diperbolehkan oleh undang-undang tetapi secara etika tidak mencerminkan demokrasi yang kurang baik” nilai Meita.
Meita berharap kita dapat mengedukasi kepada masyrakat agar berfikir lebih baik melalui saluran yang ada bahwa bujukan-bujukan manakah yang akan mereka pilih, yang membuat mereka sejahtera atau bujukan yang hanya untuk kepentingan politik instan.
Baca Juga: Bansos Diharapkan Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Tiang Tanjung