Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali berhasil mengendalikan inflasi di awal tahun.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Sulsel pada Januari 2024 mencapai 2,38 persen year on year (yoy). Angka itu di bawah rata-rata inflasi nasional 2,57 persen. Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,35.
Kepala BPS Provinsi Sulsel, Aryanto mengatakan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Wajo yakni sebesar 4,78 persen dengan IHK sebesar 106,03 dan terendah adalah Kota Palopo sebesar 2,10 persen dengan IHK sebesar 104,70.
Ia menyebut, inflasi bulanan pada Januari 2024 mencapai 0,36 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun, 2,38 persen.
"Inflasi dari tahun ke tahun 2,38 persen ini lebih rendah daripada inflasi dari tahun ke tahun secara nasional sebesar 2,57 persen," kata Aryanto, dalam keterangan resminya.
Prestasi Pemprov Sulsel mengendalikan inflasi hingga di bawah nasional merupakan kali kedua selama lima tahun terakhir.
Sebelumnya, Sulsel sukses menekan inflasi di bawah rata-rata nasional pada November 2023 lalu. Aryanto memaparkan, jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,89 persen.
"Kemudian pakaian dan alas kaki 0,17 persen. Lalu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,52 persen. Selanjutnya perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga 0,06 persen," jelasnya.
Baca Juga: Siswa SMA, SMK dan SLB se Sulsel Kompak Deklarasi Pemilu Damai
Lalu ada kesehatan 1,60 persen, transportasi -0,53 persen. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01 persen. Ada juga rekreasi, olahraga dan budaya 0,21 persen, pendidikan 0,02 persen. Penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,11 persen.
Terakhir perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,29 persen. Angka inflasi year on year 2,38 persen ini, kata Aryanto, juga mengalami penurunan dibandingkan Desember 2023 sebesar 2,81 persen.
Untuk diketahui, keberhasilan Provinsi Sulsel dalam mengendalikan inflasi berkat kerja keras Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, jajaran Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Kota, dan stakeholder terkait lainnya.
Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk rutin melakukan operasi pasar hingga Gerakan Pangan Murah atau GPM.
Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.