PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menghadapi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Dilansir dari kompas.id, VUCA adalah akronim dari volatility, untuk merujuk kondisi lingkungan yang labil, berubah sangat cepat dalam skala besar; dan uncertainity untuk keadaan yang akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat.
Pada saat menghadapi VUCA hambatan pada pertumbuhan ekonomi di Kalbar bisa saja terjadi. Kondisi tersebut bisa digambarkan seperti kondisi di mana perubahan di lingkungan yang terjadi secara drastis akibat Covid-19 dan bencana alam.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap hadapi VUCA dengan mengadakan Pertemuan Bincang Isu Aktual dan Respon Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Biro Ekon) di Kantor Perwakilan BI Kalbar, Selasa, (6/2/ 2024).
“Sekarang ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merapatkan barisan berkolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Mereka ini sebenarnya berkolaborasi dengan kita, dengan lembaga pemerintah menerima masukan-masukan dari perbendaharaan, bea cukai, OJK, Bank Indonesia tentang potensi pertumbuhan ekonomi atau hambatan-hambatan ekonomi di Kalimantan Barat,” terang Harisson.
Harisson mengatakan saat ini Pemprov Kalbar juga menyiapkan jalan keluar jika terjadi masalah tak terduga yang berpotensi menghambat dan berpengaruh tidak baik terhadap kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Sebelum kegiatan tersebut dimulai, telah dilaksanakan koordinasi secara Virtual membahas pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (SATGAS) KPK RI, Wahyudi.
Padakesempatan tersebut, Kepala Satuan Tugas (SATGAS) KPK RI, Wahyudi mengatakan bahwa secara intens kedepannya akan secara langsung bertemu untuk berkoordinasi.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini baru saja, kita berharap bahwa nanti ada perbaikan - perbaikan terutama di sisi indeks persepsi korupsi, kemudian terkait dengan survei integritas. Perlu kami sampaikan secara umum bahwa di wilayah Kalimantan Barat untuk capaian MCP di Tahun 2023 sebenarnya cukup relatif baik tetapi memang kita harus akui bersama ada beberapa wilayah yang secara umum ada capaiannya yang meningkat atau ada juga capaiannya yang sampai dengan saat ini juga bertahan dan ada beberapa wilayah yang capaiannya juga turun," ungkap Kasatgas KPK RI, Wahyudi
“Dengan kita bicarakan ini nanti kan kita bisa mencari jalan keluar terhadap masalah dan hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi maupun terus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin akan mendobrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, " ujarnya.