Sonora.ID - Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengundang mahasiswa untuk bertemu menjelaskan perkara Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang belakangan ramai-ramai dibahas dan dikeluhkan mahasiswa karena tiba-tiba dicabut.
Heru bertemu mahasiswa perwakilan sejumlah kampus, seperti dari UNJ, UIN Purwokerto, UNTIRTA, UPN, hingga Trisakti di Balai Kota Jakarta, Kamis (07/03/2024).
Usai pertemuan, Heru mengatakan ia memastikan seluruh penerima KJMU akan tetap terdaftar dan mendapatkan beasiswa KJMU hingga selesai perkuliahan.
"Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu" Ujar Heru usai pertemuan.
Baca Juga: Tanggapan Heru Budi Hartono Soal Stikernya di Transjakarta yang Dinilai Start Kampanye Nyagub
Meski demikian, pemadanan data tetap akan dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengkroscek kelayakan penerima KJMU.
"Jadi kalau nanti dikroscek dengan data pajak Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, itu kan kita lihat data-datanya ya gak bisa kita sebutkan di sini. Dan disurvei kembali, ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka, ya kita hold. Anggaran ini bisa kita berikan ke masyarakat yang tidak mampu" Jelas Heru
Sementara itu, Ni Made Puspita Dewi dari kampus UNJ yang juga pengurus KJMU UNJ mengatakan website KJMU memang sering eror. Dari pertemuannya bersamaheru Budi Hartono, disampaikan bahwa KJMU tidak dicabut melainkan kesalahan sistem.
"Dia nyampein kalau ya jangan takut, pokoknya ini kesalahan sistem, gitu" Kata Dewi
Sebagai pengurus KJMU, Dewi juga akan menyampaikan hal serupa kepada teman-temannya yang juga penerima KJMU
"Bakal bilang ke temen-temen saya, jangan takut kalau KJMU nya terputus karena penerima lanjutan bakalan lanjut terus. Terus juga yang desil-desil ini bakalan dikroscek, bakalan dibener-benerin, yang dicabut itu yang bener-bener desilnya sesuai" Sambungnya.
Meski demikian, Dewi menilai data KJMU mestinya cukup menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja.
"Acuan datanya tuh dari Bapeda, Bappenas itu tuh jadi banyak banget acuannya jadi jadi rancu gitu. semuanya diambil semuanya disaring jadi datanya gak tahu patokan aslinya yang bener yang mana. Menurut saya yang efektif tuh emang datanya harusnya diambil dari DTKS aja"