Yogyakarta, Sonora.ID - Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, berbagi pengalaman kepada peserta ICT 2024 anggota dari International Social Security Association (ISSA) yang hadir lebih dari 71 negara tentang bagaimana BPJS Kesehatan memanfaatkan dan mengembangkan infrastruktur data nasional dalam pengelolaan Program JKN.
Dalam kesempatan tersebut Mundiharno juga menceritakan bagaimana Indonesia terpilih menjadi penyelenggara ICT 2024.
”Menjadi tuan rumah ICT 2024 sebenarnya merupakan perjalanan panjang bagaimana kita meyakinkan organisasi ISSA untuk mendatangkan anggotanya melihat bagaimana BPJS Kesehatan berkembang dalam hal tranformasi digital bidang jaminan sosial di Indonesia. Tentu kita bersyukur bahwa apa yang kita tawarkan ternyata diterima. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sudah menerapkan standar yang tinggi (advance) dan berstandar Internasional dalam hal transformasi digital dan menjadi best practice untuk negara lain,” jelas Mundiharno di sela-sela kegiatan ICT 2024 bersama media.
Hal inilah yang menggugah ISSA pada akhirnya menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia di Nusa Dua, Bali, 06-08 Maret 2024.
Baca Juga: Program JKN BPJS Kesehatan Menjadi Best Practice Jaminan Sosial Dunia
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam 1 dekade perjalanan implementasi Program JKN dukungan infrastruktur data nasional nyatanya sangat berperan dalam keberlangsungan program hingga saat ini.
Mundiharno mengatakan, saat ini secara rata-rata BPJS Kesehatan setiap hari mengelola sekitar 34 juta transaksi kepesertaan mulai dari transaksi pendaftaran, mutasi, perbaikan data, 21 juta transaksi pembayaran iuran yang tersambung dengan sistem perbankan/non-bank, dan 52 juta transaksi klaim pelayanan terhadap seluruh layanan di fasilitas kesehatan.
”Seluruh transaksi pada data tersebut dapat dilakukan karena adanya dukungan infrastruktur data nasional. Kami juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga. Di sektor keuangan kami pun terkoneksi dengan perbankan serta fasilitas kesehatan di sektor layanan. Semuanya saling terhubung dan membentuk ekosistem JKN yang solid,” kata Mundiharno.
Turut hadir dalam panel diskusi Edmund Cheong Peck Huang, Chief Strategy and Transformation Officer PERKESO Malaysia, Yanli Zhai Director General, Social Insurance Administration Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) China, Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame Directeur general CNPS, Cameroon.
Mundiharno menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data dengan beberapa pemerintah/lembaga. Misalnya terbaru, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk
pertukaran data dalam hal administrasi penerbitan SKCK, STNK dan SIM. Lalu BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait dengan pertukaran data perijinan usaha, perijinan notariat dll.