Sonora.ID - Berikut ini contoh soal tes Computer Assisted Test (CAT) untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lengkap beserta jawabannya.
Ujian ini bertujuan untuk menyeleksi PPS yang memiliki kemampuan integritas dan keterbukaan untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang berkualitas.
Contoh soal di bawah ini bisa menjadi referensi pembelajaran supaya lolos.
Berikut ini Sonora.ID merangkum dari beberapa sumber soal tes CAT untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024:
1. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik
Jawaban: E
2. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional
Jawaban: A
3. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota
Jawaban: B
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)
Jawaban: A
5. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...
a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
Jawaban: E
Baca Juga: 50 Soal Ujian Sekolah US Agama Islam (PAI) Kelas 9 dan Kunci Jawaban
6. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan
Jawaban: A
7. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi