Sonora.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati mengungkapkan SPHPN adalah survei yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding survei-survei sektoran lainnya.
Dibutuhkan kesiapan dari para enumerator sebagai garda depan dalam melakukan wawancara kepada responden, tidak hanya kesiapan fisik, mental, juga sensitifitas terhadap isu perempuan dan pengalaman hidupnya.
Sebagai persiapan pelaksanaan Survei SPHPN 2024, Kemen PPPA bekerja sama dengan BPS, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan United Nations Population Fund (UNFPA) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi lebih dari 300 petugas pengumpul data (enumerator dan koordinator lapangan) yang akan melakukan survei di 38 provinsi dan 178 Kabupaten/Kota di Indonesia.
“Bimtek ini dilakukan bukan hanya untuk mengawal hasil survei dari sisi kualitas dan kuantitas, tapi juga prosesnya. Penguatan dilakukan untuk memastikan kesiapan para enumerator terkait teknis pelaksanaan survei di lapangan dan paling penting membangun kepekaan atau sensitivitas enumerator terhadap topik wawancara, karena survei ini dengan kata lain adalah survei untuk melihat seberapa besar prevalensi kekerasan terjadi pada perempuan,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati dalam kegiatan Bimbingan Teknis Enumerator Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2024 di Depok, Senin (27/5).
Baca Juga: UKT 2024 Batal Naik, Simak Pengertian UKT Selengkapnya Berikut Ini!
Ratna menuturkan penyelenggaraan survei SPHPN ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.
“Harapan kami, rilis hasil SPHPN 2024 yang ditargetkan selesai di bulan September nanti menjadi masukan atau guideline dalam penyusunan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” tambah Ratna.
Dalam proses pengumpulan data di lapangan, petugas lapangan juga turut didampingi petugas dari Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan anggota BPS.
Di samping penguatan pra survei, Ratna memastikan Kemen PPPA juga telah menyiapkan upaya perlindungan khusus pasca survei bagi para enumerator yang mungkin mengalami kekerasan di lapangan saat melakukan survei.