Sonora.ID - Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN Kemenkumham) secara resmi membuka kegiatan Paralegal Academy, Selasa malam (28/05/2024), bertempat di Gedung Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat.
Acara ini juga menandai dimulainya Paralegal Justice Award (PJA) 2024, sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan pembekalan ilmu paralegal serta mengapresiasi kepala desa/lurah yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan perkara dan memberi bantuan hukum kepada masyarakat secara nonlitigasi dan inklusif.
Dalam sambutannya, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyoroti peran penting paralegal dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, pemberdayaan hukum, serta mendukung advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum ke masyarakat.
Uniknya, selama ini peranan paralegal kerap dilakoni secara tidak langsung oleh kepala desa/lurah di daerah.
“Paralegal dapat memberikan layanan dan bantuan hukum sebagai wujud dari hadirnya negara hukum di tengah-tengah masyarakat. Kepala desa/lurah bukan hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal yang menjalankan urusan administrasi pemerintahan, namun juga menjadi tokoh sentral yang dipatuhi warganya serta pengayom yang dapat melindungi kepentingan desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi,” ujar Widodo.
Baca Juga: Sandiaga Uno : Indeks Kinerja Pariwisata Indonesia Peringkat ke-22 Dunia
Widodo menambahkan bahwa melalui PJA, BPHN ingin memberikan penghargaan kepada kepala desa/lurah yang telah berhasil menciptakan lingkungan desanya yang tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar hukum.
Penghargaan tersebut bertajuk Non Litigation Peacemaker (NLP), dan akan diberikan kepada kepala desa/lurah yang mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Paralegal Academy yang diadakan selama tiga hari ke depan.
“Selain itu, bagi desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat seiring dengan program prioritas pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, akan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita,” jelas Widodo di hadapan 300 peserta Paralegal Academy yang hadir.
Indikator penilaian Anubhawa Sasana Jagaddhita yakni desa/kelurahan yang fokus pada kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam serta kearifan lokal adat istiadat setempat.