Find Us On Social Media :
Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) yang digelar di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada 29-31 Mei 2024. (Istimewa)

ICEF 2024 Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Daya Saing Melalui Penggunaan E-Katalog

Nisa Hayyu Rahmia - Kamis, 30 Mei 2024 | 11:20 WIB

Sonora.ID - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar pameran E-katalog untuk kedua kalinya, Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada 29-31 Mei 2024.

Ini merupakan komitmen Kadin Indonesia dan LKPP dalam mewujudkan pengadaan pemerintah yang transparan, efisien dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, E-Katalog versi 6 telah diuji coba di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Lima institusi tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Acara ICEF menjadi salah satu media untuk mensosialisasikan penggunaan E-Katalog versi 6, yang merupakan versi terbaru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca Juga: LKPP dan Kadin Gelar ICEF 2024 Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Inovasi ini merupakan hasil dari transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengadaan di pemerintahan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menekankan pentingnya transformasi digital melalui implementasi E-Katalog versi 6 untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif.

Sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengembangan E-Katalog versi 6, sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai piloting.

Kelimanya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.