Banjarmasin, Sonora.ID - Bekerjasama dengan pemerintah daerah, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) turut melaksanakan pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Tahun 2024.
Peluncuran layanan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR tersebut dilakukan di Klinik Pratama Gatot Subroto Banjarmasin, pada Selasa (04/06).
Di sela-sela kegiatan, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalsel, Lasma Uli Lumbantoruan mengatakan bahwa Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan indikator dengan meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).
Dalam satu hari pelaksanaan, ditargetkan sebesar satu juta akseptor terlayani dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Adapun target pelayanan KB Sejuta Akseptor Tahun 2024 di Provinsi Kalsel, jelas Lasma, mencapai 36.450 akseptor dengan seluruh metode kontrasepsi modern.
“Jenis pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan KB ulangan, pelayanan KB ganti cara, pelayanan KB pascapersalinan, dan pelayanan KB Baru,” jelas Lasma.
Baca Juga: 14,3 Kg Sabu Hasil Operasi Antik Intan Dimusnahkan, Polda Kalsel Kenakan UU TPPU
Ia melanjutkan, capaian PSA di Provinsi Kalsel dari Tahun 2021-2023 telah berhasil mencapai lebih dari target yang ditetapkan.
“Pada tahun 2021 mencapai 127% atau sebanyak 39.418 akseptor dari target 31.155 akseptor, tahun 2022 mencapai sebanyak 43.634 akseptor dari target 41.145 akseptor (106%), dan di tahun 2023 berhasil mencapai 149% atau sejumlah 45.747 akseptor dari 30.643 akseptor,” beber Lasma.
Sementara itu, Komandan Denkesyah Banjarmasin, Letkol Burhan Arifin mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor tahun 2024.
"Kami sejak lama telah bekerjasama dengan BKKBN provinsi Kalsel," ssbut Burhan
Ia menjelaskan, Klinik Pratama Gatot Subroto dapat melayani pasien KB, baik jangka pendek atau pun jangka panjang.
"Ada layanan IUD dan MOP," pungkasnya.
Baca Juga: Setujui Pertanggungjawaban APBD 2023, DPRD Kalsel Minta Tak Ada SILPA