Makassar, Sonora.ID - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Pemprov Sulsel terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 ke Provinsi Sulsel. Dialog bersama pemangku kebijakan dan stakeholder dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, belum lama ini.
Ketua Tim Kunjungan DPR RI, Junimart Girsan, mengatakan, salah satu fokus utama yang ingin dipastikan adalah mengenai realisasi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, pentingnya pemutakhiran data pemilih dan pencocokan daftar pemilih yang akurat.
"Bagaimana persiapan dari para penyelenggara tentu bekerja sama dengan Pemprov Sulsel termasuk bersama para penegak hukum di sini. Supaya Pilkada serentak ini bisa berjalan seperti Pilpres dan Pileg kemarin yang aman dan nyaman. Itu yang harus dipertahankan," kata Junimart Girsan.
Pihaknya juga menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara penyelenggara Pemilu dengan Pemprov Sulsel. Termasuk terkait rencana program, anggaran yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu Sulsel, serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada.
"Supaya antara para penyelanggara, KPU dan Bawaslu itu betul-betul bisa bersinergi," harapnya.
Selain itu, pihaknya ingin memastikan kelancaran proses rekrutmen badan ad-hoc, serta pelaksanaan tahapan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota dari jalur perseorangan.
Tidak kalah penting, pihaknya meminta informasi terkait indeks kerawanan Pemilu di Sulsel dan strategi pencegahan yang akan diterapkan untuk meminimalisir potensi masalah.
"Zona merah itu hanya sebagai sinyal. Tetapi fakta kemarin untuk Pilpres dan Pileg itu cukup kondusif di sini," ujar Junimart.
Baca Juga: Jelang Pilgub 2024, Dinamika Perpolitikan Sumsel Memanas, Berikut Ulasan dari Akademisi Sumsel
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah melaporkan terkait anggaran pelaksanaan Pilkada dimana dana hibah dari Pemprov Sulsel sebesar Rp387 miliar.
Anggaran itu dialokasikan pada honorarium pemilihan, kemudian tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini terdapat dana sharing kepada kabupaten dan kota, 50 persen ke provinsi dan 50 persen ke kabupaten dan kota. Paling besar dana sharing ke Kabupaten Bone, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
"Langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, untuk proses tahapan Pilkada telah dua kali difasilitasi oleh Pemprov dalam kegiatan rapat pemantapan pemilihan kepala daerah dengan mengundang Forkopimda se Sulsel dan kabupaten/kota," paparnya.
Sementara, Anggota Bawaslu Sulsel, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses, Adnan Jamal, menyebut, jumlah pemilih potensial Pilkada Sulsel 6.697.954 pemilih. Terkait dana hibah, Bawaslu sendiri mendapatkan Rp173,6 miliar.