Sonora.ID - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, rencana kebijakan pemerintah baru dalam mengeksekusi beberapa program seperti makan siang gratis ataupun melanjutkan program pembangunan ibukota baru (IKN) berpotensi meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Program seperti makan siang gratis ataupun melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya seperti pembangunan ibukota baru membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu potensi peningkatan defisit anggaran di tahun 2025 berpotensi akan terjadi jika dikomparasikan dengan proyeksi pencapaian defisit anggaran di sepanjang tahun 2024,” kata Rendy saat dihubungi oleh Smart FM.
Ia pun memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan masih akan berada di kisaran 5 persen.
Baca Juga: Pembangunan Stadion Sudiang Masuk Prioritas Infrastruktur Nasional
Selain itu di saat yang bersamaan, menurut Rendy, anggaran pemerintah juga harus memperhatikan peluang jatuh tempo utang yang akan terjadi di 5 tahun mendatang.
“Artinya pemerintah harus mengalokasikan pos yang diperuntukkan untuk membayar pokok utang dan yang diperuntukkan untuk membayar beban bunga utang,” katanya.
Saat ini saja, lanjutnya, ruang belanja pemerintah semakin kecil terutama pemerintah pusat akibat semakin bertambahnya pos yang harus dialokasikan untuk membayar belanja bunga utang.
“Dan kekhawatirannya adalah ketika pos yang lain itu semakin menurun proporsinya tentu kemampuan pos yang lebih produktif di luar belanja bunga utang seperti belanja modal dalam mendorong perekonomian itu relatif akan menjadi lebih terbatas,” ucapnya.
Terlebih, kondisi konflik geopolitik yang belum terlihat akan berakhir, akan memberikan dampak rambatan seperti perubahan harga komoditas terutama harga minyak global.
“Artinya masalah dari kondisi geopolitik terutama pasca pandemi masih akan relatif dipenuhi ketidakpastian, dan akan memberikan dampak ke ekonomi global,” tambahnya.