Surakarta.Sonora.ID – Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II resmi meluncurkan program Inklusi Kesadaran Pajak untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Jawa Tengah. Acara peresmian ini berlangsung di Ballroom Swiss Belinn Saripetojo, Surakarta (24/07), dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk perwakilan dari DJP, Pj. Gubernur Jawa Tengah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi tentang Pelaksanaan Inklusi Kesadaran Pajak oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan perwakilan Pj. Gubernur Jawa Tengah dari Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti, menekankan pentingnya pajak dan perlunya pendidikan pajak sejak dini. "Di dunia ini, hanya ada dua hal yang pasti yaitu kematian dan pajak. Oleh karena itu, perlu dipahamkan bahwa pajak ini adalah suatu keniscayaan," ungkapnya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Slamet Sutantyo, menambahkan bahwa pendidikan pajak sejak dini akan menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan siswa, yang diharapkan akan menjadi wajib pajak yang patuh di masa depan.
Selain itu, acara ini juga melibatkan diseminasi awal tentang program Inklusi Kesadaran Pajak dan sosialisasi Zona Integritas–Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Max Darmawan. Para narasumber seperti Timon Pieter dan R. Ganung Harnawa dari DJP, serta Uswatun Chasanah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, memberikan materi terkait kesadaran pajak dan kurikulum merdeka.
Baca Juga: Pertunjukan Seni Bertaraf Internasional Meriahkan SIPA 2024 di Solo
Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, materi diisi langsung oleh Uswatun Chasanah selaku Kepala Dinas. Dalam paparannya, ia menyampaikan tentang kurikulum merdeka dan kaitannya dengan Inklusi Kesadaran Pajak. “Program ini bisa menjadi salah satu bagian dari kurikulum merdeka dan tentu sangat banyak sekali manfaat yang dapat didapatkan sekolah, tidak hanya siswa saja melainkan juga kepada para guru,” ungkapnya.
Program Inklusi Kesadaran Pajak ini, yang telah diinisiasi sejak Maret 2024, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda dan memperkuat sinergi antara DJP dan pemerintah daerah. Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab, diskusi, dan foto bersama seluruh peserta.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News